Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah mendorong munculnya berbagai layanan pembiayaan digital, salah satunya melalui fitur DANA Cicil yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi secara kredit. Di balik kemudahan tersebut, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan berupa kurangnya transparansi informasi mengenai mekanisme aktivasi layanan, pemotongan saldo otomatis, serta adanya tambahan biaya yang menimbulkan keraguan dari perspektif Hukum Bisnis Syariah dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme DANA Cicil berdasarkan Hukum Bisnis Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.rn Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pengguna fitur DANA Cicil dari kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme DANA Cicil belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Bisnis Syariah karena masih terdapat unsur gharar berupa kurangnya transparansi informasi mengenai aktivasi layanan dan mekanisme pembayaran, serta adanya tambahan biaya yang berpotensi mengandung unsur riba. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaksanaan DANA Cicil belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4, serta kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7, sehingga sebagian pengguna merasa dirugikan akibat pemotongan saldo otomatis tanpa pemahaman yang memadai. Penelitian ini menyarankan agar penyedia layanan DANA meningkatkan transparansi informasi, memberikan pemberitahuan yang jelas sebelum aktivasi maupun pemotongan saldo, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Deskripsi Lain

The development of financial technology (fintech) has encouraged the emergence of various digital financing services, one of which is the DANA Cicil feature that provides convenience for users in conducting credit-based transactions. Despite its convenience, several issues remain in practice, including the lack of transparency regarding the service activation mechanism, automatic balance deductions, and additional charges that raise concerns from the perspectives of Sharia Business Law and Consumer Protection Law. This study aims to analyze the DANA Cicil mechanism based on Sharia Business Law and Consumer Protection Law.rnThis study employed a qualitative research method using a normative-empirical juridical approach. Data were collected through literature review, observation, documentation, and interviews with DANA Cicil users among students of Universitas Trunojoyo Madura.rnThe findings indicate that the DANA Cicil mechanism has not fully complied with the principles of Sharia Business Law due to the existence of gharar (uncertainty), reflected in the lack of transparency regarding service activation and payment mechanisms, well additional charges that potentially contain elements of riba (usury). Furthermore, under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the implementation of DANA Cicil has not fully fulfilled consumers' rights to obtain accurate, clear, and honest information stipulated in Article 4, the obligations of business actors under Article 7. Consequently, some users experienced losses due to automatic balance deductions without adequate prior understanding. This study recommends that DANA improve information transparency, provide clear notifications before service activation and automatic balance deductions, and strengthen consumer protection in accordance with applicable laws and regulations.

• TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MEKANISME CICILAN ON THE SPOT FITUR PAYLATER APLIKASI DANA (STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA)