Perkembangan teknologi dan informasi mendorong pengelolaan data di pemerintah daerah semakin banyak dilakukan secara digital. Hal ini juga membuat data pribadi pejabat daerah menjadi lebih rentan terhadap ancaman kejahatan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu perlindungan data pribadi pejabat daerahh diperlukan guna mencegah terjadinya kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan diterapkan, serta mengapa perlu ada penguatan kebijakan atau aturan teknis secara khusus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, wawancara dan observasi dilakukan pada tiga instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, kedua BKPSDM Kabupaten Pamekasan, dan ketiga Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, misalnya melalui pembatasan akses data dan pengamanan sistem elektronik. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena belum ada aturan teknis khusus, standar operasional yang seragam, dan koordinasi yang terintegrasi antar perangkat daerah. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan atau regulasi teknis di tingkat daerah agar perlindungan data pribadi lebih jelas, aman, dan mampu mencegah kejahatan siber.


Deskripsi Lain

Advancements in information technology have led to an increase in the digital management of data within local governments. Consequently, the personal data of local government officials has become more vulnerable to cyber threats such hacking, data theft, and information misuse. Therefore, protecting the personal data of these officials is essential to prevent cybercrimes. This study aims to examine how personal data protection for local government officials is implemented in Pamekasan Regency and to determine why specific policy enhancements technical regulations are necessary. The study employs a socio-legal approach within an empirical-juridical framework, utilizing both primary and secondary data. Data were gathered through interviews, observations, and document analysis conducted at three relevant agencies: the Pamekasan Regency Communication and Informatics Agency, the Pamekasan Regency Human Resources and Personnel Development Agency (BKPSDM), and the Legal Division of the Pamekasan Regency Regional Secretariat. The collected data were analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that personal data protection for local government officials in Pamekasan Regency aligns with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection—for instance, through data access restrictions and electronic system security measures. However, implementation remains suboptimal due to the absence of specific technical regulations, standardized operating procedures, and integrated coordination among regional agencies. Thus, strengthening local-level policies technical regulations is crucial to ensure that personal data protection is clear and secure, and capable of effectively preventing cybercrimes.

• PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEJABAT DAERAH DARI KEJAHATAN SIBER DI KABUPATEN PAMEKASAN