Pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berkaitan dengan pengisian jabatan pada lembaga yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengajukan hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, pengaturan mengenai mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Republik Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Republik Indonesia serta menganalisis mekanisme penyelesaian terhadap pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan sesuai prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara preskriptif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya mengatur kewajiban pelaksanaan prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel tanpa mengatur secara rinci tata cara pelaksanaannya. Selain itu, belum terdapat mekanisme koreksi hukum yang diatur secara tegas apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Republik Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaklengkapan pengaturan hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keabsahan prosedural dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi.


Deskripsi Lain

The selection of Constitutional Court judges is an essential part of Indonesia’s constitutional system, it concerns the appointment of judges to an institution entrusted with safeguarding the Constitution. The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) is constitutionally authorized to nominate Constitutional Court judges. However, the legal framework governing the DPR RI's selection mechanism for Constitutional Court judge candidates remains incomplete, raising concerns about legal certainty, particularly in cases involving candidate replacements during the same nomination process.rnThis study aims to analyze the legal framework governing the DPR RI's selection mechanism for Constitutional Court judge candidates and to examine the legal validity of the DPR RI’s decision to a Constitutional Court judge candidate who has passed the fit and proper test within the same nomination process. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed using a prescriptive method.rnThe findings indicate that the Constitutional Court Law requires the selection process to be conducted in accordance with the principles of transparency, public participation, objectivity, and accountability. However, it does not provide detailed regulations governing the selection procedure, the legal status of the fit and proper test results, the replacement of candidates within the same nomination process. Consequently, the absence of clear procedural rules creates legal uncertainty regarding the validity of the DPR RI’s decision to a candidate who has already passed the fit-and-proper test.

• MARWAH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
• Tuturan Sarkasme dalam RDPU Komisi III DPR RI dengan Komite TPPU pada Akun Youtube DPR RI
• IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DPR RI NO.1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPR RI TERHADAP PRAKTIK PEMISAHAAN KEKUASAAN
• KETIDAK TEPATAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 182/PID.B/2022/PN.MET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
• ANALISIS YURIDIS PENONAKTIFAN JABATAN WAKIL KETUA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA