Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tentang penempatan anggota Polri aktif pada Kementerian, Badan, Lembaga, dan Komisi. Landasan operasional dalam peraturan ini memicu perdebatan mengenai kepastian hukum dan profesionalisme birokrasi dalam ekosistem aparatur negara. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan terkait pengisian jabatan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 sesuai dengan prinsip meritokrasi dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana pengaturan ideal penempatan penugasan Polri di luar instansi kepolisian agar sesuai dengan prinsip meritokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode deskriptif guna memberikan gambaran normatif yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip meritokrasi karena prosedurnya bersifat top-down yang bertumpu penuh pada diskresi Kapolri tanpa standar kualifikasi, kompetensi fungsional, serta mekanisme seleksi terbuka yang kompetitif. Kondisi ini mengabaikan indikator penilaian kinerja yang objektif dan meningkatkan risiko spoils system modern. Pengaturan ideal yang dirumuskan memerlukan rekonstruksi normatif guna membatasi diskresi melalui sistem merit terstandar berbasis kompetensi fungsional yang ketat (strict nexus). Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan terintegrasi (integrated oversight system) yang melibatkan Itwasum dan Kompolnas, serta kepastian pertanggungjawaban yuridis guna menjamin akuntabilitas publik dan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara


Deskripsi Lain

This research is motivated by the issuance of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 10 of 2025, which regulates the placement of active police officers in 17 ministries and civil state institutions. The operational basis of this regulation has sparked debate regarding legal certainty and bureaucratic professionalism within the state apparatus ecosystem. Based on this, the research problem is formulated to whether the provisions regarding the filling of positions in the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 10 of 2025 are in accordance with the principle of meritocracy in the Indonesian legal system, and what is the ideal arrangement for the placement of police positions outside the police agency to comply with the principle of meritocracy. The research method used is a normative juridical approach with a statute approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal materials collected through literature studies are analyzed using descriptive methods to provide a comprehensive normative picture. The results of the analysis indicate that the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 10 of 2025 does not fully comply with the principle of meritocracy because its procedures are top-down and rely entirely on the discretion of the Chief of Police without qualification standards, functional competencies, and an open, competitive selection mechanism. This situation ignores objective performance assessment indicators and increases the risk of spoiling the modern system. The ideal arrangement formulated requires normative reconstruction to discretion through a standardized merit system based on strict functional competency (strict nexus). Furthermore, it requires strengthening an integrated oversight system involving the Inspectorate General of Police (Itwasum) and the National Police Commission (Kompolnas), well ensuring legal accountability to ensure public accountability and legal protection for civil servants.

• PENGATURAN PENEMPATAN PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN DILUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN DALAM PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2025 BERDASARKAN PRINSIP MERITOKRASI