Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan instrumen konstitusional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian, implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya perbedaan penafsiran serta inkonsistensi kebijakan hukum yang berpotensi menggeser orientasi konstitusional Hak Menguasai Negara dari tujuan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Hak Menguasai Negara dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia serta mengkaji kesesuaian kebijakan hukum mengenai Hak Menguasai Negara dengan nilai Keadilan Sosial sebagaimana terkandung dalam Sila Kelima Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-preskriptif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin para ahli, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konsep Hak Menguasai Negara telah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila, sebagaimana ditegaskan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan negara sebagai pemegang amanah rakyat (public trustee), bukan sebagai pemilik sumber daya alam. Akan tetapi, implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial karena masih dijumpai ketimpangan distribusi manfaat, konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta orientasi kebijakan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, perlindungan lingkungan, dan konsistensi kebijakan hukum agar pelaksanaan Hak Menguasai Negara benar-benar mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia


Deskripsi Lain

The State’s Right of Control, stipulated in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is a constitutional instrument that grants the state the authority to regulate, administer, manage, and supervise natural resources in order to achieve the greatest possible prosperity for the people. However, its implementation continues to raise various issues due to differing interpretations and inconsistencies in legal policies, which have the potential to shift the constitutional orientation of the State’s Right of Control away from the goal of social justice. This study aims to analyze the regulation of the State’s Sovereign Right within the Indonesian legal system and to examine the alignment of legal policies regarding the State’s Sovereign Right with the value of Social Justice enshrined in the Fifth Principle of Pancasila. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach. Legal materials were analyzed descriptively and prescriptively through a literature review, examining legislation, Constitutional Court decisions, expert doctrines, and relevant legal literature. Research findings indicate that, from a normative perspective, the concept of the State’s Right of Control is consistent with the mandate of Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the value of social justice enshrined in the Fifth Principle of Pancasila, affirmed by various decisions of the Constitutional Court that position the state a public trustee, not the owner of natural resources. However, the implementation of natural resource management policies has not yet fully reflected the principle of social justice, there are still disparities in the distribution of benefits, social conflicts, environmental damage, and a policy orientation that places greater emphasis on economic interests and investment. Therefore, it is necessary to strengthen oversight functions, environmental protection, and the consistency of legal policies so that the exercise of the State’s Sovereign Right truly brings about welfare and social justice for all the people of Indonesia

• KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI 1945 DALAM PERSPEKTIF SILA KELIMA PANCASILA