Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memperkenalkan konsep pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) sebagai langkah pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, penerapan pemaafan hakim menghadapi permasalahan berupa belum jelasnya parameter kriteria yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, khususnya frasa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan setelah tindak pidana. Ketidakjelasan parameter tersebut menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam kepastian hukum serta berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarhakim dalam praktik peradilan. Tingginya potensi disparitas penafsiran menimbulkan kekhawatiran terhadap terwujudnya konsistensi dan keadilan bagi para pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan parameter Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dalam penerapan pemaafan hakim tanpa adanya Peraturan Mahkamah Agung serta mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan kriteria-kriteria penjatuhan pemaafan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal, dan doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi normatif dan sintesis atas Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN.Snn, Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN.Mpw, dan Putusan Nomor 412/Pid.B/2025/PN.Grt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional belum memberikan parameter yang jelas dan terukur sehingga diskresi hakim dalam menerapkan pemaafan hakim masih sangat luas. Hakim menafsirkan kriteria ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan setelah tindak pidana secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, penyesalan, perdamaian, pemaafan korban, dan pemulihan hubungan sosial. Adapun dasar penerapan pemaafan hakim yang paling menentukan meliputi ringannya akibat perbuatan, kondisi pribadi terdakwa, ketiadaan unsur kesengajaan, serta tercapainya pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban melalui perdamaian.


Deskripsi Lain

The government, through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code), introduced the concept of judicial pardon (Rechterlijk Pardon) a step towards a more humane criminal law oriented towards restorative justice. In practice, applying the judicial pardon faces problems due to unclear parameters in Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code, especially the phrases regarding the lightness of the act, the personal circumstances of the perpetrator, and the situation after the crime. This lack of clarity in the parameters indicates potential weaknesses in legal certainty and could lead to differences in interpretation among judges in court practice. The high potential for interpretational disparities raises concerns about achieving consistency and fairness for justice seekers. This study looks at how clear the guidelines in Article 54, paragraph (2) of the National Criminal Code are when judges give pardons without a Supreme Court Regulation. It also explores how judges interpret the rules for giving these pardons. The research uses a normative legal approach with statutory, conceptual, and case-based methods. Legal sources include primary materials relevant laws and court decisions, and secondary materials legal books, journals, and expert opinions. The analysis is done qualitatively using normative interpretation and synthesis on Ruling Number 46/Pid.B/2025/PN.Snn, Ruling Number 512/Pid.B/2025/PN.Mpw, and Ruling Number 412/Pid.B/2025/PN.Grt. Research results show that Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code does not yet provide clear and measurable parameters, so judges still have a lot of discretion in applying judicial forgiveness. Judges interpret the criteria of the minor nature of the act, the personal situation of the perpetrator, and the circumstances after the crime on a case-by-case basis, considering the level of fault, remorse, reconciliation, victim forgiveness, and restoration of social relationships. The main bases for applying judicial forgiveness include the minor consequences of the act, the defendant's personal conditions, the absence of intent, and the restoration of the relationship between the defendant and the victim through reconciliation.

• PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP KRITERIA-KRITERIA PASAL 54 AYAT (2) KUHP NASIONAL TENTANG PEMAAFAN HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR46/PID.B/2025/PN. SNN, PUTUSAN NOMOR 512/PID.B/2025/PN. MPW, DAN PUTUSAN NOMOR 412/PID.B/2025/PN. GRT