Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya dokter di media sosial yang melakukan review produk baik melalui organic review maupun sponsored review, yang berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum (PMH) jika dilakukan dengan iktikad buruk atau klaim menyesatkan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kualifikasi perbuatan melawan hukum atas review tersebut, serta bagaimana tanggung jawab perdata dokter apabila review tersebut menimbulkan kerugian baik produsen maupun konsumen. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukun yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan atas permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa review dokter dikualifikasikan sebagai pebuatan melawan hukum (PMH) jika melanggar objektivitas di mana organic review negatif yang menjatuhkan kompetitor merugikan produsen, sedangkan sponsored review yang overclaim atas produk ilegal merugikan konsumen. Bentuk tanggung jawab perdata dokter meliputi ganti rugi materiil dalam organic review dihitung dari penurunan omzet riil dan biaya operasional penarikan produk, sedangkan ganti rugi materiil sponsored review dihitung dari biaya pembelian produk dan biaya pengobatan medis konsumen. Serta ganti rugi immateriil berupa pemulihan nama baik melalui pernyataan maaf secara terbuka dan penghapusan konten yang menyesatkan di media sosial.


Deskripsi Lain

This research is motivated by the rise of doctors on social media who review products through both organic and sponsored reviews, which has the potential to constitute an unlawful act (perbuatan melawan hukum) if conducted in bad faith with misleading claims. The main problems examined are how such reviews are qualified unlawful acts, and what the civil liability of the doctor is if the review causes losses to both manufacturers and consumers. The research method employs normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. Primary legal materials include the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and related statutory regulations; secondary legal materials comprise legal literature and journals; and tertiary legal materials consist of dictionaries and encyclopedias. The analysis of legal materials is conducted using deductive logic to draw conclusions regarding the legal issues under study. The research results indicate that a doctor's review is qualified an unlawful act if it violates objectivity, where a negative organic review that disparages a competitor harms the manufacturer, whereas an overclaimed sponsored review of an illegal product harms the consumer. The form of the doctor's civil liability includes material damages, which in organic reviews are calculated from the actual decline in turnover and operational costs for product recall, while material damages in sponsored reviews are calculated from the product purchase costs and the consumer's medical treatment expenses. Furthermore, immaterial damages are provided in the form of reputation restoration through a public apology and the removal of misleading content from social media.

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM DOKTER DALAM AKTIVITAS REVIEW DAN PROMOSI PRODUK DI MEDIA SOSIAL