Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang membagi harta bersama secara tidak merata dengan menggunakan qiyas syirkah abdan mufawwadhah. Permasalahan penelitian berfokus pada ketepatan penggunaan qiyas tersebut menurut Hukum Islam serta kesesuaian pembagian harta bersama berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang diterapkan melalui studirnkasus (case study) terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan qiyas syirkah abdan mufawwadhah sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim belum tepat menurut Hukum Islam. Syirkah abdan mufawwadhah merupakan bentukrnsyirkah al-uqud yang mensyaratkan adanya akad kerja sama serta kesetaraan para pihak, sedangkan hubungan hukum suami istri lahir dari akad nikah yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah. Oleh karena itu, konsep syirkah al-amlak lebih tepat digunakan untuk menjelaskanrnlahirnya kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembagian harta bersama secara tidak merata tidak sejalan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penggunaan Quran Surah An-Nisaa’ ayat 32 sebagai dasar pembagian harta bersama tidak tepat karena ayat tersebut mengatur kepemilikan harta, bukan pembagian harta bersama setelah perceraian. Dengan demikian, pembagian harta bersama tetap mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masingmasing pihak berhak atas ½ (seperdua) bagian sepanjang tidak terdapat perjanjian perkawinan yang menentukan lain.


Deskripsi Lain

This research is motivated by the Sukadana Religious Court Decision Number 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, which distributed joint marital property unequally by applying the qiyas (analogy) of syirkah abdan mufawwadhah. The research problem focuses on the appropriateness of using this qiyas under Islamic Law and the conformity of the joint property distribution with both Positive Law and Islamic Law. This study employs a normative legal research method using arnstatute approach, applied through a case study of the aforementioned Sukadana Religious Court decision. The research findings indicate that the use of the syirkahrnabdan mufawwadhah analogy a basis for the Panel of Judges' consideration was inappropriate under Islamic Law. Syirkah abdan mufawwadhah is a form of syirkah al-uqud (contractual partnership) that requires a cooperation agreement and equality between the parties; conversely, the legal relationship between a husband and wife arises from the marriage contract, which entails rights and obligations including the husband's obligation to provide maintenance (living). Therefore, the concept of syirkah al-amlak (co-ownership) is more appropriate for explaining the emergence of joint ownership regarding assets acquired during the marriage. The research also demonstrates that the unequal distribution of joint property is inconsistent with Article 97 of the Compilation of Islamic Law.rnFurthermore, citing Surah An-Nisaa’ verse 32 the basis for distributing joint property was inappropriate, that verse governs asset ownership rather than the division of joint property following divorce. Consequently, the distribution of joint property must adhere to Article 97 of the Compilation of Islamic Law, which entitles each party to a one-half (½) share, provided there is no prenuptial agreement stipulating otherwise.

• ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
• APLIKASI PENGENALAN SIDIK JARI MENGGUNAKAN ALGORITMA PHASE ONLY CORELATION
• KEDUDUKAN AHLI WARIS M. YUSUF HASIBUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 296/K/AG/2012 BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
• PERCERAIAN DI HADAPAN KEPALA DESA SOKET LAOK KECAMATAN TRAGAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 69 /PUU-XIII 2015 TENTANG HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM