Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan pembatalan Akta IkrarrnWakaf akibat kealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menyatakan telahrnlupa terhadap prosedur pembuatan akta, sebagaimana yang terjadi dalam PutusanrnPengadilan Tinggi Agama Banding Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. Penelitian inirnbertujuan untuk menganalisis apakah Akta Ikrar Wakaf dapat dibatalkan akibatrnkealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang lupa terhadap prosedurrnpembuatan akta, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak yangrndirugikan akibat pembatalan Akta Ikrar Wakaf tersebut. Metode penelitian yangrndigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,rnAkta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan akibat kealpaan PPAIW yang luparnterhadap prosedur pembuatan akta, karena pembatalan AIW memerlukan alat buktirnyang kuat dan pemeriksaan yang lebih seksama. Oleh karena itu Majelis hakimrntidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar dalam membatalkan AIW denganrnasumsi yang mendasarkan pada dalil Pembanding mengenai ketidakhadiran wakif.rnKemudian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan mencakup perlindunganrnHukum Islam yaitu maqashid al-syariah yaitu hifz al-mal bahwa AIW padarndasarnya tidak dapat dibatalkan, perlindungan preventif tercermin melalui Pasalrn218 KHI dan Pasal 17 UU No. 41/2004, perlindungan represif berupa upayarnmediasi pasca putusan berupa pengajuan permohonan kasasi dan peninjauanrnkembali, kompensasi bangunan atau perubahan status menjadi Hak Guna Bangunanrnatau sewa-menyewa.


Deskripsi Lain

This research is motivated by the issue of the cancellation of a Waqf PledgernDeed (Akta Ikrar Wakaf AIW) due to the negligence of the Official Authorized tornDraw Up Waqf Pledge Deeds (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf PPAIW), whornclaimed to have forgotten the proper for preparing the deed, reflectedrnin the Decision of the Bandung Religious High Court No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.rnThis study aims to analyze whether a Waqf Pledge Deed may be annulled due to thernnegligence of the PPAIW in failing to follow the prescribed drafting proceduresrnand to examine the legal protection available to parties who suffer losses a resultrnof such annulment. This research employs normative legal research using statutoryrnand analytical approaches. The findings indicate, first, that a Waqf Pledge Deedrncannot be annulled solely because the PPAIW forgot the deed-making procedure,rnas the annulment of an AIW requires strong evidence and a more thorough judicialrnexamination. Therefore, the panel of judges cannot rely on such negligence thernbasis for annulling the AIW based solely on the appellant's allegation regardingrnthe absence of the waqif. Furthermore, legal protection for the injured partiesrnincludes protection under Islamic law through the principle of maqāṣid al-sharīʿah,rnparticularly ḥifẓ al-māl (protection of property), which affirms that an AIW shouldrnnot, in principle, be annulled. Preventive legal protection is reflected in Article 218rnof the Compilation of Islamic Law and Article 17 of Law No. 41 of 2004 on Waqf,rnwhile repressive legal protection includes post-judgment mediation, filing anrnappeal in cassation and a petition for judicial review, providing compensation forrnbuildings, changing the property's legal status into a Right to Build (Hak GunarnBangunan) a lease agreement.

• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI PANDUAN BAHASA INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA ATAS HAK POKOKNYA BERDASARKAN DRAFT KONTRAK LPIS