Error in juris merupakan kondisi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan perkiraan hal tersebut tidak melanggar undang-undang. Meskipun KUHP Nasional telah menganut ajaran dualisme yang memisahkan tindak pidana danrnpertanggungjawaban pidana, pengaturan mengenai error in juris sebagai bagian dari penilaian terhadap kesalahan pelaku belum diatur secara eksplisit. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya dasar normatif mengenai kedudukan, kriteria, dan akibat hukum error in juris, sehingga penerapannya masih bergantung pada penafsiran hakim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkanrnkondisi tersebut, penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan error in juris dalam KUHP Nasional serta aspek normatif dalam Strafgesetzbuch yang dapat diadopsi ke dalam KUHP Nasional.rnPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukumrnmenggunakan metode analisis deskriptif kemudian disimpulkan dengan metode deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terdapat urgensi pengaturan error in juris dalam KUHP Nasional berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai legitimasi untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan, kriteria, dan akibat hukumnya dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Kedua, analisis perbandingan dengan hukum pidana Jerman menunjukkan bahwa Pasal 17rnStrafgesetzbuch dan Pasal 49 ayat (1) Strafgesetzbuch dapat menjadi acuan dalam pengaturan error in juris. Pasal 17 relevan diintegrasikan ke dalam bab pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pengaturan kedudukan, kriteria, danrnakibat hukum error in juris, sedangkan Pasal 49 ayat (1) dapat diintegrasikan ke dalam ketentuan mengenai pemidanaan sebagai mekanisme pengurangan pidana terhadap error in juris yang dapat dihindari.


Deskripsi Lain

Error in juris refers to a condition in which a person commits an act believing that it does not violate the law. Although the National Criminal Code has adopted therndualist approach separating criminal acts and criminal liability, the regulation of error in juris part of assessing the offender’s culpability has not been explicitlyrnregulated. This condition results in the absence of a normative basis concerning the position, criteria, and legal consequences of error in juris, making its applicationrndependent on judicial interpretation and potentially causing legal uncertainty.rnBased on this condition, this research examines the urgency of regulating error in juris in the National Criminal Code and the normative aspects of the Strafgesetzbuch that can be adopted into the National Criminal Code.rnThis research employs normative legal research using a statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. The legal materials are analyzed using descriptive analysis and then concluded using a deductive method.rnThe research results show that: first, there is an urgency to regulate error in juris in the National Criminal Code based on philosophical, juridical, and sociologicalrngrounds a basis for providing certainty regarding its position, criteria, and legal consequences within the criminal liability system. Second, a comparative analysisrnof German criminal law shows that Article 17 of the Strafgesetzbuch and Article 49 paragraph (1) of the Strafgesetzbuch can serve references for regulating errorrnin juris. Article 17 is relevant to be integrated into the chapter on criminal liability a basis for regulating the position, criteria, and legal consequences of error inrnjuris, while Article 49 paragraph (1) can be integrated into the provisions on sentencing a mechanism for reducing punishment in cases of avoidable error in juris.

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PABRIK TAHU ATAS PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LAUT
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
• ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA REPLIKA (AIRSOFT GUN) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
• PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI