Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan partisipasi masyarakat dalam investasi di sektor pariwisata bahari berdasarkan regulasi nasional dan daerah, serta mengkaji praktik partisipasi masyarakat di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan.rnrnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara serta dikombinasikan dengan focus group discussion (FGD) serta data sekunder berupa studi kepustakaan dengan bentuk perundang-undangan atau regulasi yang terkait, buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik partisipasi masyarakat dalam investasi di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan telah berlangsung dalam beberapa bentuk, yaitu partisipasi masyarakat sebagai pengelola dalam BUMDES, partispasi sebagai pekerja, partisipasi dalam kegiatan usaha di kawasan wisata serta partispasi dalam pengambilan keputusan melalui rapat dan musyawarah. Praktik partisipasi masyarakat dalam investasi wisata bahari di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat yang sesuai dan tidak sesuai dengan regulasi terkait yakni kepariwistaan, penanaman modal, dan BUMDES. Praktik partisipasi masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha, kesempatan kerja, penyampaian pendapat, rapat dan musyawarah, serta pengelolaan melalui BUMDes sesuai dengan arah pengaturan dalam regulasi kepariwisataan, penanaman modal, dan BUMDes yang memberikan ruang bagi masyarakat. Namun, praktik partisipasi masyarakat dalam aspek pemerataan akses terhadap kesempatan usaha tidak sesuai dengan prinsip kesamaan kesempatan dan iklim usaha yang sehat.


Deskripsi Lain

This study aims to analyze the legal guarantees for community participation in marine tourism investment under national and regional regulations and to examine the practice of community participation in Tanjung Village, Pademawu District, Pamekasan Regency. This study is grounded in the importance of community participation in tourism development, which should not be oriented solely toward economic growth but also toward community empowerment and the sustainability of tourism development.rnrnThis study employs empirical legal research using a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and focus group discussions (FGDs), while secondary data were collected through a review of relevant laws and regulations, books, and scholarly journals.rnrnThe findings indicate that community participation in marine tourism investment in Tanjung Village takes several forms, including participation managers of the Village-Owned Enterprise (BUMDes), workers, in business activities within the tourism area, and in decision-making processes through meetings and deliberations. The practice of community participation in marine tourism investment is partly consistent with the applicable legal framework governing tourism, investment, and BUMDes, while certain practices remain inconsistent with these provisions. Participation through business activities, employment opportunities, the expression of opinions, meetings and deliberations, and the management of tourism activities through BUMDes is generally consistent with the relevant regulatory framework, which provides opportunities for community participation. However, the distribution of access to business opportunities has not fully reflected the principles of equal opportunity and a healthy business climate.

• Analisis investasi dan manajemen portofolio
• Analisis investasi dan teori portfolio
• Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment syestem
• Analisa Saham sebagai salah satu alat pengambilan keputusan investasi bagi Investor di bursa efek surabaya9Pt.Gudang GaramTbk,Pt.HMsampoerna Tbk,dan Pt.Bat Indonesia Tbk.)
• ANALISIS PENGARUH INVESTASI (PMA/PMDN) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO RIIL (PDRB) DI JAWA TIMUR TAHUN 1989 S/D TAHUN 2006