Perkembangan media sosial telah mempermudah pembentukan grup komunikasi digital, namun juga membuka peluang penyebaran konten ilegal seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, dan informasi yang melanggar hukum. Permasalahan muncul ketika seseorang dimasukkan ke dalam grup media sosial tanpa persetujuannya, kemudian menjadi anggota pasif dalam grup yang memuat konten ilegal. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah keberadaan anggota pasif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana oleh anggota pasif dalam grup media sosial berkonten ilegal serta mengkaji potensi pertanggungjawaban pidana terhadapnya.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan anggota pasif dalam grup media sosial yang memuat konten ilegal memiliki potensi untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila keberadaannya secara nyata berkontribusi terhadap keberlangsungan tindak pidana di ruang digital dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota pasif tidak semata-mata didasarkan pada status keanggotaannya, melainkan pada adanya sifat melawan hukum materiil yang tercermin melalui pembiaran terhadap berlangsungnya tindak pidana serta terpenuhinya unsur kesalahan sesuai prinsip hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan hukum yang lebih jelas mengenai batas pertanggungjawaban pidana anggota pasif dalam grup media sosial agar tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang seimbang terhadap masyarakat dan pengguna media sosial.


Deskripsi Lain

The rapid development of social media has facilitated the creation of digital communication groups while simultaneously increasing the dissemination of illegal content, including pornography, online gambling, hate speech, and other unlawful information. Legal issues arise when individuals are added to social media groups without their consent and subsequently become passive members of groups containing illegal content. This situation creates legal uncertainty regarding whether passive membership can be classified a criminal offense and how criminal liability should be imposed under Indonesian criminal law. This study aims to analyze whether passive members fulfill the elements of a criminal offense and to examine their potential criminal liability.rnThis research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. Legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The collected materials were analyzed qualitatively using a deductive method to formulate systematic legal arguments addressing the research problems.rnThe results of the study indicate that the presence of passive members in social media groups that contain illegal content has the potential to be classified a criminal act if their presence significantly contributes to the continuation of criminal acts in the digital space and fulfills the elements of a criminal act stipulated in the laws and regulations. Criminal liability for passive members is not solely based on their membership status, but rather on the existence of material unlawful nature reflected through the tolerance of the criminal act and the fulfillment of the elements of fault according to the principles of criminal law. Therefore, it is necessary to formulate a clearer legal policy regarding the limits of criminal liability of passive members in social media groups in order to create legal certainty while providing balanced protection for the public and social media users.

• KEBERLAKUAN SIFAT MELAWAN HUKUMNYA PERBUATAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS
• ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA MASSA
• SIFAT MELAWAN HUKUM PERBUATAN PENGIRIMAN PESAN MASSAL BERANTAI (SPAMMING)
• KOMUNIKASI KELUARGA BERMEDIASI(STUDI KASUS TERHADAP KELUARGA YANG TERPISAH BERKOMUNIKASI MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL)
• KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI POLRESTABES SURABAYA