Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen konstitusional dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang legitimasi hasilnya ditentukan tidak hanya oleh perolehan suara, tetapi juga oleh integritas proses penyelenggaraannya. Penelitian ini mengkaji kedudukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam sistem hukum pemilihan kepala daerah serta rekonseptualisasi mekanisme penyelesaiannya. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya dualisme penanganan TSM, yaitu sebagai pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan sebagai dalil dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis deskriptif-analitik terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TSM merupakan kualifikasi atau karakter tertentu dari suatu pelanggaran pemilihan, bukan jenis pelanggaran yang berdiri sendiri. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan TSM memiliki dimensi administratif dan yudisial yang berpotensi menimbulkan fragmentasi penanganan serta benturan akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi melalui monisme penyelesaian pada tingkat adjudikasi dengan menempatkan TSM yang berkaitan dengan keabsahan hasil pemilihan dalam satu rezim Perselisihan Hasil Pemilihan, sementara Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, investigasi, dan pengumpulan bukti.


Deskripsi Lain

Regional head elections are a constitutional instrument for exercising popular sovereignty, in which the legitimacy of electoral results is determined not only by vote acquisition but also by the integrity of the electoral process. This research examines the legal position of Structured, Systematic, and Massive (TSM) violations within the legal system of regional head elections and reconceptualizes their settlement mechanism. The research problem arises from the dualism in handling TSM violations: administrative violations under the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) and grounds in Election Result Disputes before the Constitutional Court. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with descriptive-analytical examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that TSM constitutes a qualification particular characteristic of an electoral violation rather than an independent type of violation. The development of Constitutional Court decisions has given TSM both administrative and judicial dimensions, potentially causing fragmented enforcement and conflicting legal consequences. Therefore, reconceptualization is required through a monistic adjudication mechanism by placing TSM violations related to the validity of election results within a single Election Result Dispute regime, while Bawaslu retains its functions of supervision, examination, investigation, and evidence gathering.

• PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL DI INDONESIA
• Strategi Kesantunan Positif dan Negatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 Kajian Pragmatik
• TINJAUAN YURIDIS OTONOMI DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN PUTRA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL
• IMPLIKASI KETIDAK SINGKRONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH