Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan informasi digital sebagai sumber pemberitaan sehingga meningkatkan potensi penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas perlindungan hukum pers dan pertanggungjawaban pidana terhadap produk jurnalistik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers sebagai primary remedy. Namun, putusan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas peralihan dari mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menuju penerapan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana pers serta merumuskan batas pertanggungjawaban pidana terhadap pemberitaan yang bersumber dari informasi digital yang tidak terverifikasi.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum atas isu yang diteliti. Selanjutnya hasil analisis diolah dengan metode deduktif untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan konkrit yang dihadapi.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pers sebelum penggunaan instrumen hukum pidana, tetapi belum memberikan parameter normatif mengenai batas penerapan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merumuskan batas pertanggungjawaban dengan penilaian bertingkat. Sepanjang suatu pemberitaan memenuhi parameter perlindungan hukum pers, penyelesaiannya tetap merujuk pada ketentuan UU Pers. Sebaliknya, apabila parameter tersebut tidak terpenuhi, perlindungan UU Pers dinyatakan berakhir sehingga diberlakukan penilaian menurut rezim hukum pidana.


Deskripsi Lain

The rapid development of information technology has increased the use of digital information a source of news reporting, thereby heightening the risk of disseminating unverified information. This development raises important legal issues concerning the scope of press protection and the criminal liability of journalistic products. Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025 reinforces the settlement of press disputes through the rights of reply, rights of correction, and assessments by the Press Council the primary remedy. However, the decision does not provide clear legal parameters governing the transition from dispute resolution under Law Number 40 of 1999 on the Press to the application of criminal liability. Accordingly, this study examines the implications of the Constitutional Court's decision for press criminal liability and formulates normative boundaries for criminal responsibility concerning news reports derived from unverified digital information.rnThis research is a normative legal study employing a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and subsequently analyzed descriptively to formulate legal arguments concerning the issues under study. The results of the analysis were then examined using a deductive method to draw conclusions regarding the specific problems addressed in this research. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025 strengthens the mechanism for resolving press disputes before resorting to criminal law but fails to establish normative criteria for determining when criminal liability may arise. This study proposes a tiered normative model that positions the rights of reply, rights of correction, and Press Council assessment mandatory preliminary mechanisms before establishing the constituent elements of a criminal offense and criminal culpability the legal basis for the application of criminal sanctions.

• Pengaruh Biaya Pengembangan Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja pada PT. Higashifuji Indonesia Jakarta
• Pengaruh Pemangkasan Cabang dan Pemberian Atonik terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kacang Panjang ( Vigna Sinensis L )
• Analisa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin kerja Karyawan Di Kantor Kecamatan Kamal
• Pengaruh Dosis Pupuk P (SP - 36) dan Varietas Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinesis L)
• Pengaruh Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh Atonik Dan Pupuk Daun Bayfolan Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabe Besar ( Capsicum Annum L )