Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah terhadap penguasaan tanah negara oleh korporasi serta menentukan status hukum area pasang surut di pesisir selatan Kabupaten Pamekasan yang menjadi objek pemagaran oleh PT Budiono Bangun Persada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kewenangan dan teori keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal administratif bidang yang dipagari masih tercatat sebagai Hak Milik berdasarkan konfirmasi Badan Pertanahan Nasional. Namun, karakter objek sebagai area pasang surut menimbulkan indikasi kuat adanya cacat administrasi dalam penerbitan hak, terutama berkaitan dengan objek, pengukuran, prosedur, subjek pemegang hak, dan penerapan ketentuan hukum pesisir. Sertipikat Hak Milik hanya berlaku atas bidang tanah dan batas yang sah serta tidak memberikan kewenangan untuk menguasai perairan, menutup jalur nelayan, atau menghalangi akses masyarakat menuju laut. Oleh karena itu, pagar yang berada di perairan, melampaui batas sertipikat, atau menutup akses masyarakat harus dinyatakan tidak sah dan ditertibkan. Pemerintah melalui ATR/BPN, pemerintah daerah, dan instansi kelautan berkewajiban memeriksa warkah, surat ukur, kondisi garis pantai, tata ruang, perizinan, serta status subjek pemegang hak. Apabila ditemukan cacat administrasi, sertipikat harus dikoreksi atau dibatalkan, pagar ditertibkan, dan akses masyarakat pesisir dipulihkan


Deskripsi Lain

This study aims to analyze the role of the government in addressing corporate control over state land and to determine the legal status of the tidal area along the southern coast of Pamekasan Regency that has been fenced off by PT Budiono Bangun Persada. This study employs normative legal research using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources collected through a literature review and analyzed using a qualitative descriptive method based on the theories of authority and legal validity. The results show that, from a formal administrative perspective, the fenced area remains registered under a Right of Ownership, confirmed by the National Land Agency. However, the tidal characteristics of the area indicate potential administrative defects in the issuance of the land right, particularly regarding the object, measurement, procedure, eligibility of the right holder, and application of coastal regulations. A Right of Ownership certificate applies only to a legally recognized parcel of land within its valid boundaries and does not confer the authority to control coastal waters, block fishing routes, restrict public access to the sea. Therefore, fences located in coastal waters, extending beyond the certified boundaries, obstructing public access must be declared unlawful and removed. The government, through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, local government, and maritime authorities, is required to examine the land records, survey documents, coastline conditions, spatial planning compliance, relevant permits, and the legal status of the right holder. Where administrative defects are established, the certificate must be corrected revoked, the sea fence must be removed, and public access for coastal communities must be restored.

• EFEKTIVITAS PIDANA DENDA BAGI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
• ANALISIS PERLINDUNGAN NELAYAN ATAS KETERSEDIAAN EKOSISTEM LAUT (STUDI KASUS PEMAGARAN LAUT DI TANGERANG)
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PLATFORM MEDIA SOSIAL SEBAGAI KORPORASI TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
• STATUS HUKUM TANAH NEGARA YANG DIKUASAI KORPORASI PADA PADA PERAIRAN DESA TAJUNG KABUPATEN PAMEKASAN