Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis pembangunan fisik menggunakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, dan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi digunakan untuk menganalisis pengawasan terhadap aspek legalitas, kelembagaan, usaha, aset, sarana dan prasarana, serta kesiapan operasional koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengawasan koperasi merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, namun dalam praktik pembangunan fisik keterlibatan Kodim dan Babinsa lebih dominan dibandingkan Dinas Koperasi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hambatan pengawasan meliputi ketidakjelasan koordinasi dan pembagian kewenangan, keterbatasan pengawas, anggaran dan sumber daya manusia, serta rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan sebagai leading sector, penegasan kewenangan antarinstansi, peningkatan kapasitas pengawas, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan menempatkan Kodim dan Babinsa sebagai unsur pendukung sesuai kewenangannya.


Deskripsi Lain

This study aims to analyze the distribution of authority and the implementation of supervision over the physical development of the Merah Putih Village/Subdistrict Cooperatives in Pamekasan Regency, well to identify factors that hinder the implementation of such supervision. This research employs an empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through interviews, observations, and literature studies and were analyzed using a qualitative descriptive method. The analysis of physical development refers to Presidential Instruction Number 17 of 2025 concerning the Acceleration of the Physical Development of Outlets, Warehouses, and Supporting Facilities for Merah Putih Village/Subdistrict Cooperatives, Minister of Finance Regulation Number 15 of 2026, Minister of Cooperatives Circular Letter Number 4 of 2025, and Minister of Cooperatives Guideline Number 1 of 2026. Meanwhile, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 9 of 2020 concerning Cooperative Supervision are used to analyze the supervision of cooperatives in terms of legality, institutional governance, business activities, assets, facilities and infrastructure, and operational readiness. The findings indicate that, normatively, cooperative supervision falls under the authority of local governments through the regional agency responsible for cooperatives and Functional Cooperative Supervisory Officers. However, in the implementation of physical development, the involvement of the District Military Command (Kodim) and Village Military Non-Commissioned Officers (Babinsa) is more dominant than that of the Cooperative Office, potentially resulting in overlapping authorities. The obstacles to supervision include unclear inter-agency coordination and division of authority, limited numbers of supervisory officers, insufficient operational budgets and human resources, well low levels of transparency and community participation. Therefore, it is necessary to strengthen the Pamekasan Regency Office of Cooperatives, SMEs and Manpower the leading sector, clarify the distribution of authority among institutions, improve supervisory capacity, and establish an integrated, transparent, accountable, and sustainable supervision mechanism, with the Kodim and Babinsa positioned supporting elements in accordance with their respective authorities.

• IMPLIKASI HUKUM DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA KOPERASI DESA MERAH PUTIH DAN BUMDES DALAM TATA KELOLA EKONOMI DESA

• ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN
• Aplikasi statistik praktis dengan SPSS.10 for windows
• PENGARUH BUNDLING STRATEGI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA RESTORAN QUICK CHICKEN CAB. RAYA DUKUH KUPANG SURABAYA
• Proses pelayanan pasang baru (162) sebagai salah satu aplikasi dari siska PT.Telkom KUP Bangkalan
• Pengukuran ekuitas dan preferensi merek dengan model compensathory untuk perancangan strategi periklanan yang efektif(Studi kasus di CV.Dwi Jaya abadi)