Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta mewujudkan perlindungan terhadap hak atas kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Program MBG melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pembagian kewenangan yang jelas, khususnya dalam aspek standardisasi dan pengawasan. Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya kecenderungan sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan standar nasional, sementara pelaksanaan program berlangsung di tingkat daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam koordinasi, pengawasan, dan tindakan korektif ketika terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam standardisasi dan pengawasan Program MBG serta merumuskan konsep ideal rekonstruksi kebijakan pembagian kewenangan untuk mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas program.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori negara hukum, teori kewenangan, serta konsep teori pengawasan bestuursdwang.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Program MBG cenderung menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pemegang peran utama dalam perumusan kebijakan, penetapan standar, dan pengendalian program. Sementara itu, Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan, memiliki kewenangan atribusi dalam bidang kesehatan dan pangan. Namun, pengaturan yang berlaku belum secara tegas mengintegrasikan hasil pengawasan Pemerintah Daerah dengan pengambilan keputusan administratif terhadap penyelenggara MBG. Akibatnya, ruang Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan korektif secara cepat masih terbatas. Oleh karena itu, konsep ideal pembagian kewenangan perlu direkonstruksi melalui model standardisasi nasional, pengawasan kolaboratif, dan pertanggungjawaban berjenjang. Dalam model tersebut, Pemerintah Pusat tetap berwenang menetapkan kebijakan dan standar nasional, sedangkan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan operasional yang lebih tegas dalam melakukan inspeksi, penanganan insiden, perlindungan penerima manfaat, serta penghentian sementara distribusi makanan dalam keadaan darurat. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Program MBG yang lebih efektif, responsif, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.


Deskripsi Lain

The Free Nutritious Meal (MBG) Program is a national strategic policy aimed at supporting the fulfillment of public nutritional needs and upholding the right to health. Its implementation involves both the Central Government and Regional Governments, necessitating a clear division of authority, particularly regarding standardization and oversight. This research addresses the issue of centralized tendencies in policy and national standard-setting, contrasted with the program's execution at the regional level. This situation creates a potential for gaps in coordination, oversight, and corrective action in the event of food safety standard violations. Consequently, this study aims to analyze the division of authority between the Central Government and the Bangkalan Regency Government regarding MBG Program standardization and oversight, and to formulate an ideal framework for restructuring this authority to ensure the program's effectiveness and accountability. This study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials were gathered through literature review and analyzed prescriptively, drawing upon the theory of the rule of law, the theory of authority, and the concept of *bestuursdwang* (administrative coercion) oversight. The findings indicate that the division of authority in the MBG Program tends to position the Central Government the primary actor in policy formulation, standard-setting, and program control. Meanwhile, Regional Governments—including the Bangkalan Regency Government—possess attributed authority in the health and food sectors. However, current regulations do not explicitly integrate Regional Government oversight findings into administrative decision-making regarding MBG program operators. Consequently, the scope for Regional Governments to take swift corrective action remains limited. Therefore, the division of authority requires restructuring based on a model of national standardization, collaborative oversight, and tiered accountability. Under this model, the Central Government retains the authority to establish national policies and standards, while Regional Governments are granted clearer operational authority to conduct inspections, manage incidents, protect beneficiaries, and temporarily halt food distribution during emergencies. This restructuring is expected to ensure the implementation of the MBG Program is more effective, responsive, and accountable, while also providing legal certainty.

• ANALISIS SENTIMEN MULTI ASPEK TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERBASIS TF-IDF DAN N-GRAM DENGAN ALGORITMA LOGISTIC REGRESSION
• ANALISIS SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI DAPUR MBG TUNGGUL PACIRAN LAMONGAN
• PERANCANGAN MODEL JARINGAN DISTRIBUSI OPTIMAL PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANGKALAN
• PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2 ZERO HUNGER
• ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KERACUNAN MAKANAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA MEDIA ONLINE RADAR TULUNGAGUNG, TRIBUNJATIM, DAN KOMPAS.COM