Perjanjian utang piutang merupakan hubungan hukum perdata yang timbul dari kesepakatan para pihak sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk yang dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan tanpa dokumen tertulis. sebagaimana terjadi pada kerja sama penyediaan konsumsi antara Pemilik usaha Rumah Makan dengan Mandor proyek pembangunan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan kedua belah pihak, serta bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha rumah makan, mandor proyek konstruksi, dan mediator, serta pengamatan langsung pada proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian utang piutang secara lisan antara usaha rumah makan dan mandortetap sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun ketiadaan bentuk tertulis menjadi titik lemah struktural bagi pemilik usaha rumah makan. Penyelesaian sengketa ditempuh melalui mediasi yang difasilitasi oleh DISNAKER Kabupaten Lamongan yang menghasilkan Perjanjian Bersama berupa pelunasan utang secara bertahap. Penyelesaian melalui mediasi ini terbukti mampu mengakhiri sengketa secara damai dan efisien tanpa harus menempuh jalur litigasi dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan iktikad baik.


Deskripsi Lain

A loan agreement constitutes a civil legal relationship arising from the mutual consent of the parties—as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code—including agreements made orally based on trust rather than through written documentation. Such was the case with the arrangement for the provision of meals between a restaurant owner and the foreman of the Surajaya Stadium construction project in Lamongan Regency. Consequently, this study aims to examine the implementation of this oral loan agreement and the resolution of the resulting dispute between the two parties.rnThis study employs an empirical legal research method utilizing a factual approach, involving direct interviews with the restaurant owner, the construction foreman, and the mediator, well direct observation of the mediation process. The findings indicate that the oral loan agreement between the restaurant business and the foreman remains valid and binding, it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code; however, the absence of a written contract represents a structural vulnerability for the restaurant owner. The dispute was resolved through mediation facilitated by the Lamongan Regency Manpower Office (DISNAKER), resulting in a Joint Agreement for the gradual repayment of the debt. This mediation-based resolution proved capable of settling the dispute amicably and efficiently—prioritizing principles of mutual cooperation and good faith—without the need for litigation.

• ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMBIAYAAN UMKM ANTARA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (BMT) DENGAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL (KOPERASI)
• PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN(Studi Kasus pada Dinas Koperasi Daerah)
• Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan
• SISTEM PENGUKURAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) BATIK MENGGUNAKAN METODE INTEGRATED PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM (IPMS)(STUDI KASUS: DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BANGKALAN)
• PENGARUH PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH DI PT. BRI SYARI’AH KCP BANGKALAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM MASYARAKAT BANGKALAN