Praktik pembayaran tunda hasil panen tembakau merupakan salah satu bentuk transaksi yang lazim dilakukan antara pemborong dan petani di Desa Payudan Karangsokon, Kabupaten Sumenep. Sistem ini diterapkan karena pembayaran dari pihak pabrik kepada pemborong tidak dilakukan secara langsung setelah tembakau diserahkan. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran kepada petani juga mengalami penundaan sesuai dengan pencairan dana dari pabrik. Dalam praktiknya, penundaan pembayaran tidak selalu berlangsung sesuai kesepakatan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian, kerugian, dan persoalan keadilan bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan analisis berdasarkan perspektif fikih muamalah untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani di Desa Payudan Karangsokon serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani dan pemborong, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, serta peraturan yang berkaitan dengan fikih muamalah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran tunda dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemborong dan petani dengan alasan menunggu pembayaran dari pihak pabrik. Meskipun pada awal akad waktu pembayaran telah disepakati, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan melebihi waktu yang telah ditentukan akibat pencairan dana dari pabrik yang terlambat. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik pembayaran tunda pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, adanya kerelaan para pihak (‘an-tarāḍin), kejelasan harga, objek transaksi, serta waktu pembayaran. Namun, apabila penundaan dilakukan tanpa kejelasan waktu, tidak sesuai dengan kesepakatan awal, atau mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), kepastian akad, dan kewajiban memenuhi perjanjian dalam fikih muamalah.


Deskripsi Lain

The practice of deferred payment for tobacco harvests is a common transaction between middlemen and farmers in Payudan Karangsokon Village, Sumenep Regency. This system is implemented because payments from factories to middlemen are not made immediately upon the delivery of the tobacco. Consequently, payments to farmers are also delayed, contingent upon the disbursement of funds from the factory. In practice, these payment delays do not always align with the agreed terms, potentially leading to uncertainty, financial loss, and issues regarding fairness for the farmers. Therefore, an analysis based on the perspective of fiqh muamalah (Islamic commercial law) is required to determine the practice's compliance with Sharia principles.rnThis study aims to examine the mechanism of deferred payment practices for tobacco harvests between middlemen and farmers in Payudan Karangsokon Village and to analyze their conformity with fiqh muamalah provisions. The study employs a qualitative research method with an empirical approach. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation involving farmers and middlemen, while secondary data were gathered from literature, books, journals, and regulations related to fiqh muamalah. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.rnThe research findings indicate that the deferred payment practice is based on an agreement between middlemen and farmers, necessitated by the wait for payment from the factory. Although a payment timeframe is agreed upon at the inception of the contract, delays exceeding the stipulated time frequently occur in practice due to delayed fund disbursement from the factory. From the perspective of fiqh muamalah, deferred payment practices are fundamentally permissible provided they fulfill the essential elements rukn and conditions syarat of the contract, including mutual consent (‘an-tarāḍin) among the parties, well clarity regarding the price, the object of the transaction, and the payment schedule. However, if the postponement occurs without a clear timeframe, deviates from the initial agreement, results in loss for either party, then such a practice is inconsistent with the principles of justice (al-'adl), contractual certainty, and the obligation to fulfill agreements within fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence).

• PRAKTIK PEMBAYARAN TUNDA HASIL PANEN TEMBAKAU ANTARA PEMBORONG DAN PETANI DI DESA PAYUDAN KARANGSOKON KABUPATEN SUMENEP: STUDI ANALISIS FIQIH MUAMALAH