Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/PDT/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3251 K/Pdt/2025, serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Permasalahan penelitian ini berangkat dari penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur yang dilakukan setelah debitur dinyatakan wanprestasi sehingga menimbulkan sengketa mengenai legalitas pelaksanaan eksekusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mendeskripsikan fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum hakim, kemudian dianalisis secara preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum sebagai jawaban atas isu hukum yang diteliti.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan memiliki orientasi yang berbeda dalam menilai legalitas penarikan objek jaminan fidusia. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi lebih menitikberatkan pada legalitas pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sedangkan Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada pembuktian wanprestasi sebagai dasar lahirnya hak kreditur untuk melakukan eksekusi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa wanprestasi tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak, melainkan pelaksanaan eksekusi tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.


Deskripsi Lain

This study aims to analyze the judges' legal considerations regarding the repossession of fiduciary collateral by creditors in the Malang District Court Decision Number 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg, the Surabaya High Court Decision Number 158/PDT/2025/PT.SBY, and the Supreme Court Decision Number 3251 K/Pdt/2025, well to assess their conformity with Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security and the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The legal issue in this study arises from the creditor's repossession of fiduciary collateral after the debtor was declared in default, giving rise to a dispute concerning the legality of the execution under the applicable legal provisions.rnThis research employs a normative legal method using a statutory approach. Legal materials consist of primary, secondary, and non-legal materials collected through library research. The legal materials were analyzed by first describing the legal facts, statutory provisions, and judicial considerations, followed by a prescriptive legal analysis to formulate legal arguments addressing the issues under study.rnThe findings reveal that judges at each level of the judiciary adopted different approaches in assessing the legality of the repossession of fiduciary collateral. The District Court and the High Court primarily focused on the legality of the execution in light of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, whereas the Supreme Court emphasized proving the debtor's default the legal basis for the creditor's right to execute the collateral. The study further concludes that a debtor's default does not automatically authorize a creditor to unilaterally repossess fiduciary collateral. The execution must remain in accordance with Article 15 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security interpreted by the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.

• TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DALAM MASA ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN
• Tanggung Gugat Terhadap Wanprestasi Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Surabaya Darmo
• WANPRESTASI DALAM JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK
• STATUS HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
• PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BANGKALAN)