Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan yang dapat terjadi melalui berbagai tahapan dan modus, termasuk dalam proses keberangkatan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Pencegahan TPPO telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan memiliki dasar dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kondisi keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural di Madura serta adanya permohonan paspor mencurigakan di Pamekasan menunjukkan pentingnya pencegahan sejak tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji implementasi pencegahan TPPO melalui Program Desa Binaan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan eksploratif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Imigrasi, pemerintah Desa Lajing dan Desa Omben, serta masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk melihat pelaksanaan program dan hambatan dalam pencegahan TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui Program Desa Binaan dilakukan melalui perencanaan, sosialisasi dan edukasi, pelayanan keimigrasian, serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait. Kegiatan mencakup pertimbangan karakteristik masyarakat, penyampaian informasi mengenai prosedur keimigrasian dan keberangkatan ke luar negeri secara legal, pelayanan paspor secara kolektif, serta pengembangan pendataan masyarakat yang akan bekerja atau bepergian ke luar negeri. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, karakteristik sosial budaya masyarakat, program yang masih berada pada tahap awal, dan pendataan yang masih memerlukan penguatan. Upaya penguatan diarahkan pada optimalisasi sumber daya dan keberlanjutan pembinaan, pendekatan berbasis pemerintah desa, keberlanjutan program dan evaluasi, serta pengembangan pendataan dan pertukaran informasi.


Deskripsi Lain

Human trafficking is a crime that can occur through various stages and methods, including during the process of people departing to work abroad. The prevention of human trafficking is regulated under Law No. 21 of 2007 and has a specific legal basis in Article 89 of Law No. 6 of 2011 on Immigration. The non-procedural departure of migrant workers in Madura and the presence of suspicious passport applications in Pamekasan highlight the importance of prevention starting at the community level. Therefore, this study examines the implementation of TPPO prevention through the Mentored Village Program by the Pamekasan Class II Non-TPI Immigration Office. This study employs an empirical legal research method with an exploratory approach. Primary data were collected through interviews with officials from the Immigration Office, the village governments of Lajing and Omben, and community members, while secondary data were obtained through a literature review. The data obtained were then analyzed using descriptive-qualitative methods to examine the program’s implementation and the obstacles in preventing human trafficking. The results of the study indicate that the implementation of human trafficking prevention through the Mentored Village Program is carried out through planning, outreach and education, immigration services, and collaboration with village governments and relevant parties. These activities included taking community characteristics into account, providing information on immigration procedures and legal travel abroad, collective passport services, and developing a database of community members planning to work travel abroad. The obstacles identified included limited human resources, the sociocultural characteristics of the community, the program still being in its early stages, and data collection that still requires strengthening. Strengthening efforts are focused on the sustainability of guidance, a village government-based approach, enhanced public outreach, and the development of data collection and information exchange.

• Perancangan dan implementasi sistem permainan kuis untuk mahasiswa
• Perancangan dan implementasi sistem informasi transaksi penjualan dan pembelian komputer pada sejati komputer bangkalan
• ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO. 27 DAN ESENSI PERANAN BAGI PENGGUNA UTAMA LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA KPRI MELATI BANGKALAN)
• KAJIAN IMPLEMENTASI AR-RAHN (GADAI) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH BANGKALAN
• IMPLEMENTASI KAFALAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) AS-SAKINAH DI KAMAL BANGKALAN