Pembangunan desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai sarana penguatan ekonomi dan kemandirian desa. Di Kabupaten Sumenep, besarnya potensi ekonomi ternyata belum berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan pengelolaan BUMDesa. Data RKPD Sumenep 2025 mencatat bahwa dari 328 BUMDesa yang ada pada tahun 2023, terdapat 100 unit (hampir sepertiga) yang berstatus tidak aktif. Kondisi tersebut menghambat pengelolaan potensi, sehingga peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku instansi pembina sangatlah penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran DPMD dalam pembinaan dan pengawasan BUMDesa, sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab ketidakaktifan BUMDesa di Sumenep. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memadukan data primer (wawancara, observasi, kuesioner) dengan data sekunder berupa aturan hukum dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan DPMD memiliki landasan hukum kuat, dari UU Desa hingga Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2021. Fokusnya meliputi percepatan legalitas badan hukum (SIMALHUM), kesinambungan usaha, dan akuntabilitas keuangan. Efektivitas pembinaan tergolong efektif dengan skor 3,98. Namun, capaian ini belum optimal akibat minimnya personel (delapan pembina untuk 330 desa), tingginya politisasi kepengurusan, rendahnya pendaftaran resmi, serta minimnya kompetensi SDM pengelola. Penelitian ini secara tegas merekomendasikan perlunya penambahan personel pembina, penguatan regulasi khusus dan spesifik untuk menangani berbagai BUMDesa yang tidak aktif, serta perluasan jangkauan fokus pembinaan. Pembinaan perlu bergeser dari sekadar urusan administratif menjadi pendampingan bisnis yang jauh lebih substantif guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara utuh, terarah, serta berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sumenep ke depannya.


Deskripsi Lain

Village development is a crucial part of efforts to achieve equitable community welfare, one of which is through Village-Owned Enterprises (BUMDesa) an instrument to strengthen the village economy and independence. In Sumenep Regency, the vast economic potential is not directly proportional to the success of BUMDesa management. The 2025 Sumenep Regional Government Work Plan (RKPD) data recorded that out of 328 BUMDesa existing in 2023, 100 units (almost a third) were inactive. This condition hinders the management of economic potential, thus the role of the Community and Village Empowerment Service (DPMD) the fostering agency is essential for further study. This research aims to analyze the role of DPMD in fostering and supervising BUMDesa, while identifying the factors causing BUMDesa inactivity in Sumenep. The method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, combining primary data (interviews, observations, questionnaires) with secondary data in the form of legal regulations and literature. The research results indicate that DPMD's guidance has a strong legal foundation, ranging from the Village Law to the Sumenep Regent Regulation Number 84 of 2021. The policy focuses on accelerating legal entity status (SIMALHUM), business continuity, and financial accountability. The effectiveness of the guidance is classified effective with a score of 3.98 (on a 1rn5 scale). However, this achievement is not yet optimal due to limited personnel (only eight mentors for 330 villages), high politicization of management at the village level, low official registration rates, and weak human resource competence among the managers. This study strongly recommends adding more fostering personnel, strengthening specific regulations to address inactive BUMDesa, and expanding the scope of guidance. The guidance needs to shift from merely administrative matters to much more substantive business mentoring to realize comprehensive, targeted, and sustainable community independence and welfare in Sumenep Regency in the future.

• OPTIMALISASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENANGGULANGAN BADAN USAHA MILIK DESA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SUMENEP