ABSTRAK Kepailitan menempatkan pekerja sebagai kreditor preferen dan konkuren yang berhak atas pelunasan upah dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam kasus kepailitan PT Radiance (Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst), hak 128 pekerja dan 2 pekerja yang ipahnya belum di bayarkan nsebagai kreditor preferen belum terpenuhi hingga bertahun-tahun setelah putusan pailit ditetapkan, sementara kreditor lain telah menerima pembagian harta pailit lebih dahulu. Persoalan ini muncul karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) telah mengatur tahapan pembagian harta pailit, tetapi belum mengatur secara spesifik mekanisme perhitungan besaran atau persentase yang diterima masing-masing kreditor, sehingga menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), didukung studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif, dengan menganalisis UU Kepailitan dan PKPU karena peraturan tersebut yang akan dianlisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara rinci proses pembagian harta pailit bagi pekerja sebagai kreditor preferen. mulai dari proses pendataan buruh hingga pada proses pembagian harta kepada pekerja. Sehingga kurator hanya berpedoman pada prinsip-prinsip umum kepailitan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyempurnakan UU Kepailitan dan PKPU dengan mengatur secara spesifik mekanisme perhitungan pembagian harta pailit guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi pekerja.


Deskripsi Lain

Bankruptcy proceedings designate workers both preferred and concurrent creditors entitled to the payment of wages and other rights, stipulated in Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 regarding Manpower. However, in the bankruptcy case of PT Radiance (Decision Number 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst), the claims of 130 workers (128 plus 2) for unpaid wages—classified preferred creditors—remained unsatisfied years after the bankruptcy ruling was issued, whereas other creditors had already received distributions from the bankruptcy estate. This issue arises because Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (the Bankruptcy and PKPU Law) outlines the stages of asset distribution but fails to specifically regulate the calculation mechanism for the amounts percentages received by each creditor, thereby creating a legal vacuum and uncertainty. This study employs a normative-juridical method utilizing a statute approach, supported by a literature review of primary and secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively, focusing on the Bankruptcy and PKPU Law the subject of analysis. The research findings indicate that the Bankruptcy and PKPU Law does not provide detailed regulations regarding the distribution of bankruptcy assets to workers acting preferred creditors—covering everything from the worker registration process to the actual distribution of assets. Consequently, the bankruptcy trustee relies solely on general bankruptcy principles. The study recommends that the government amend the Bankruptcy and PKPU Law to specifically regulate the calculation mechanism for asset distribution, thereby ensuring legal certainty and fairness for workers.

• PEMAKAIAN BENDERA DI KENDARAAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
• EVALUASI MAKNA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
• UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PADA KASUS PEMBUNUHAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 71 K/MIL/2010)
• PENGKAJIAN PERKARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PRESPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP )