Penelitian ini membahas prinsip keadilan dalam kebijakan penganggaran remunerasi tenaga kerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan dengan penghasilan guru honorer, serta perlindungan hukum bagi guru honorer dalam mencari keadilan. Latar belakang penelitian ini didasari kesenjangan antara besaran remunerasi tenaga MBG dan honorarium guru honorer, padahal keduanya dibiayai dari keuangan negara yang harus dikelola dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi tenaga MBG dibandingkan penghasilan guru honorer belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, baik menurut Teori Keadilan John Rawls maupun Teori Keadilan Distributif Aristoteles, karena distribusi sumber daya negara belum memberi manfaat proporsional bagi guru honorer sebagai pihak paling rentan secara ekonomi. Selain itu, perlindungan hukum bagi guru honorer masih sangat terbatas karena kebijakan penggajiannya dikategorikan sebagai instrumen rencana, bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Perbandingan dengan Prancis, Belanda, dan Thailand menunjukkan bahwa perluasan kompetensi absolut peradilan administrasi layak dipertimbangkan sebagai langkah mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil bagi guru honorer di Indonesia.


Deskripsi Lain

This study examines the principle of justice in the remuneration budgeting policy for workers involved in the Free Nutritious Meals (Makan Bergizi Gratis/MBG) Program in comparison with the income of honorary teachers, well the legal protection available to honorary teachers in seeking justice. The background of this study is based on the disparity between the remuneration received by MBG workers and the honoraria received by honorary teachers, despite both being funded through state finances, which must be managed by taking into account the principles of fairness and propriety in accordance with Law Number 17 of 2003 concerning State Finance. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through a literature study and subsequently analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the remuneration policy for MBG workers in comparison with the income of honorary teachers does not fully reflect the principle of justice, both from the perspective of John Rawls’ Theory of Justice and Aristotle’s Theory of Distributive Justice, the distribution of state resources has not provided proportional benefits to honorary teachers those who are economically most vulnerable. Furthermore, legal protection for honorary teachers remains limited because wage-related policies are categorized planning instruments rather than State Administrative Decisions, and therefore cannot be challenged before the State Administrative Court. A comparison with France, the Netherlands, and Thailand indicates that expanding the absolute jurisdiction of administrative courts may be considered a measure to establish more equitable legal protection for honorary teachers in Indonesia.

• Perbandingan Kebijakan Penganggaran Remunerasi Tenaga Kerja Program Makan Bergizi Gratis dengan Guru Honorer