Penelitian ini berjudul Pengaturan Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bagi Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Mineral dan Batubara. Latar belakang penelitian ini didasari dengan adanya Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) masih menyisakan kekaburan norma, khususnya terkait parameter pembuktian kesalahan korporasi (corporate mens rea) dan perbuatan organisasional (corporate actus reus). Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, disparitas putusan hakim dalam menangani kejahatan korporasi di sektor pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta penerapannya pada tindak pidana di bidang mineral dan batubara, khususnya dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjs. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk kriteria kesalahan korporasi, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis dan tingkatan pidana. Dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjs terhadap PT Pipit Mutiara Jaya, pengadilan menjatuhkan denda utama sebesar Rp50 miliar dan denda tambahan sebesar Rp35 miliar untuk pemulihan lingkungan. Integrasi ketentuan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi perbedaan penerapan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang mineral dan batubara.


Deskripsi Lain

This research is titled 'Regulations on the Corporate Criminal Liability System in Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code for Corporations That Commit Crimes in the Field of Minerals and Coal.' The background of this study is based on the fact that the regulation regarding corporate criminal liability in Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) still leaves normative ambiguities, especially related to the parameters for proving corporate fault (corporate mens rea) and organizational acts (corporate actus reus). This has resulted in legal uncertainty and disparities in judicial decisions in handling corporate crimes in the mining sector. This research aims to analyze the corporate criminal liability system under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and its application to crimes in the field of minerals and coal, particularly in Decision Number 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjs.This study uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources that were collected through literature review and analyzed descriptively and qualitatively using a deductive method. The results of the study show that Articles 45 to 50 of Law Number 1 of 2023 provide a more comprehensive regulation regarding corporate criminal liability, including the criteria for corporate fault, parties who can be held accountable, well the types and levels of penalties. In Decision Number 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjs concerning PT Pipit Mutiara Jaya, the court imposed a primary fine of IDR 50 billion and an additional fine of IDR 35 billion for environmental restoration. Integrating these provisions is necessary to provide legal certainty and reduce differences in the application of the law to act scorporate crime in the field of minerals and coal.

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA FINTECH LENDING ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)
• ASPEK YURIDIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA OLEH PELAKU DI PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI TEMPAT TRANSAKSI NARKOTIKA

• IMPLIKASI PERUMUSAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
• PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA FINTECH LENDING ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)
• ASPEK YURIDIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA OLEH PELAKU DI PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI TEMPAT TRANSAKSI NARKOTIKA
• PENGATURAN TENTANG SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA