Ketiadaan badan peradilan khusus sengketa Pilkada yang diamanatkan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum bertolak belakang dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada secara permanen. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keberadaan lembaga penyelesaian sengketa Pilkada serta implikasi hukum dari ketiadaan lembaga khusus dalam konteks pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji desain badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada dengan kebutuhan untuk menentukan kelembagaan yang paling sesuai dalam penyelesaian sengketa Pilkada serta implikasi hukum dan kelembagaan yang ditimbulkan akibat belum terbentuknya badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penyelesaian sengketa pemilihan daerah dinyatakan sangat penting, terutama untuk memberikan kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak konstitusional peserta pemilihan. Ketiadaan badan peradilan khusus sengketa pilkada menyebabkan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada tetap berada pada Mahkamah Konstitusi, sehingga berimplikasi pada beban perkara dan menimbulkan persoalan desain kelembagaan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan badan peradilan khusus Pilkada yang berada dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai bagian dari pembaruan sistem keadilan kelembagaan demokrasi di Indonesia


Deskripsi Lain

The absence of a special judicial body for Pilkada disputes mandated by Article 157 paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning General Elections is contrary to the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 which stipulates the Constitutional Court's authority to permanently resolve disputes over Pilkada results. This condition raises questions regarding the existence of an institution for resolving Pilkada disputes and the legal implications of the absence of a special institution in the context of the separation of National and Regional Elections. Based on this, this study examines the design of a special judicial body that handles Pilkada disputes with the need to determine the most appropriate institution for resolving Pilkada disputes and the legal and institutional implications arising from the lack of a special judicial body for resolving Pilkada disputes. This research uses a normative legal research type using a statute approach and conceptual approach. The research results indicate that the existence of a regional election dispute resolution body is crucial, particularly in providing legal certainty and protecting the constitutional rights of election participants. The absence of a dedicated election dispute resolution body leaves the Constitutional Court in charge of resolving election disputes, which increases the caseload and raises issues regarding the institutional design of dispute resolution. Therefore, the establishment of a dedicated election judicial body within the Supreme Court is essential part of reforming Indonesia's democratic institutional justice system.

• POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
• PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
• PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
• PENGKUALIFIKASIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PENGGUNAAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI TINDAK PIDANA MAKAR (AANSLAG)
• IMPLEMENTASI ASAS NETRALITAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KABUPATEN SAMPANG