Media sosial telah menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kritik mereka terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Salah satu isu yang mendapat banyak perhatian adalah aksi unjuk rasa 17+8 yang menuntut pertanggungjawaban dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan opini publik terhadap DPR RI selama momentum tersebut dengan menggunakan pendekatan pemodelan topik berbasis BERTopic. Data penelitian terdiri dari 21.195 komentar dari YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Proses analisis meliputi pengumpulan data dengan scraping, preprocessing, pembentukan representasi semantik menggunakan embedding BERT, reduksi dimensi dengan UMAP, dan pengelompokan menggunakan HDBSCAN. Hasil pemodelan menghasilkan lebih dari 90 topik yang mencakup isu-isu utama seperti korupsi, peran mahasiswa, kinerja legislatif, dan aparat keamanan. Evaluasi model menunjukkan nilai kohesi intra-topik sebesar 0,778, pemisahan antar-topik sebesar 0,412, dan keragaman topik sebesar 0,749, yang menunjukkan bahwa topik-topik yang terbentuk bersifat koheren, beragam, dan kontekstual. Studi ini membuktikan bahwa BERTopic cukup efektif dalam menganalisis opini publik informal dan dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan studi komunikasi politik digital di Indonesia. Kata kunci: 17+8 Tuntutan Aksi, BERTopic, DPR RI, Opini Publik, Analisis Pemodelan Topik.


Deskripsi Lain

Social media has become the main space for the public to voice their opinions and criticisms of government institutions. One issue that has received a lot of attention is the 17+8 demonstration demanding accountability from the Indonesian House of Representatives (DPR RI) a legislative body. This study aims to map public opinion of the DPR RI during this momentum using a BERTopic-based topic modeling approach. The research data consists of 21,195 comments from YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook. The analysis process included scraping, text preprocessing, semantic representation formation using BERT embedding, dimension reduction with UMAP, and clustering using HDBSCAN. The modeling results produced more than 90 topics covering key issues such corruption, the role of students, legislative performance, and security forces. Model evaluation showed an intra-topic cohesion value of 0.778, inter-topic separation of 0.412, and topic diversity of 0.749, indicating that the topics formed were coherent, diverse, and contextual. This study proves that BERTopic is quite effective in analyzing informal public opinion and can be used a basis for developing digital political communication studies in Indonesia.

• Tuturan Sarkasme dalam RDPU Komisi III DPR RI dengan Komite TPPU pada Akun Youtube DPR RI
• IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DPR RI NO.1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPR RI TERHADAP PRAKTIK PEMISAHAAN KEKUASAAN
• ANALISIS YURIDIS PENONAKTIFAN JABATAN WAKIL KETUA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA