Legal Memorandum ini membahas penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap Terdakwa Fandi Ramadhan dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana mati. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fokus kajian diarahkan pada penerapan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap penjatuhan pidana dalam perkara tersebut.rnrnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, independensi kekuasaan kehakiman, dan tujuan pemidanaan. Analisis dilakukan dengan menelaah dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim, pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta hubungan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.rnrnHasil analisis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tidak dapat serta-merta dinilai sebagai kesalahan hakim hanya karena berbeda dari tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan lamanya pidana berdasarkan fakta persidangan, kadar kesalahan Terdakwa, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tetap harus dianalisis berdasarkan keberlakuannya terhadap perkara tersebut. Dengan demikian, penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum yang tepat dan didukung pertimbangan yang memadai. Kejelasan pertimbangan tersebut diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.


Deskripsi Lain

This legal memorandum examines the imposition of a five-year prison sentence on Defendant Fandi Ramadhan in Judgment Number 863/Pid.Sus/2025/PN Btm, a sentence that differs from the Public Prosecutor's demand for the death penalty. This issue warrants analysis due to the Panel of Judges' legal reasoning in imposing a sentence from the prosecution's demand and the alignment of the imposed sentence with statutory provisions. The study focuses on the application of Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, well the relevance of Law Number 1 of 2026 concerning Sentence Adjustment to the sentencing in this case.rnThe research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials include relevant legislation, court judgments, and legal literature concerning judicial reasoning, judicial independence, and the objectives of sentencing. The analysis examines the legal basis used by the Panel of Judges, considerations regarding aggravating and mitigating circumstances, and the relationship between the Public Prosecutor's demand and the sentence imposed by the court.rnThe analysis indicates that the imposition of a five-year prison sentence cannot automatically be deemed a judicial error simply because it differs from the death penalty demanded by the Public Prosecutor. Judges possess the authority to determine the type and duration of a sentence based on trial facts, the degree of the defendant's culpability, and applicable legal provisions. However, the application of Law Number 1 of 2026 concerning Sentence Adjustment must still be analyzed regarding its applicability to the case in question. Thus, the imposition of a five-year prison sentence is justifiable provided it rests on a proper legal basis and is supported by adequate reasoning. Such clarity in reasoning is essential to ensure justice, legal certainty, utility, and public protection in the enforcement of laws regarding narcotics offenses.

• KONSTRUKSI PEMBERITAAN DALAM PORTAL BERITA ONLINE(Analisis Framing Berita Konflik Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Front Pembela Islam (FPI) di Tempo.co dan forumkeadilan.com edisi Oktober – November 2014)
• PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BANGKALAN)
• PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MENGAKIBATKAN CACAT SEUMUR HIDUP(Studi Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Smp.)
• ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 248/PID.SUS/2013/PN.SMP TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR SECARA ILLEGAL
• TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARA NOMOR 3156/Pid.B/2009/PN.Sby (Anotasi Pertimbangan Hakim )