Mediasi merupakan tahapan wajib penyelesaian sengketa perdata di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan resume perkara sebagai instrumen penting yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Resume perkara dalam praktiknya masih sering menyerupai surat gugatan, bukan memuat usulan penyelesaian sesuai standar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016. Kondisi ini memunculkan dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana implementasi ketetapan pertama KMA 108/2016 dalam penyusunan resume perkara pada proses mediasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan apakah ketidaksesuaian tersebut menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, berlokasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga mediator non-hakim dan tiga pihak yang pernah menjalani mediasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait. Data dianalisis secara deskriptif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi ketetapan pertama KMA 108/2016 belum sepenuhnya sesuai standar: identifikasi perkara umumnya terpenuhi, tetapi kasus posisi dan usulan rencana perdamaian masih sering hanya menyalin substansi gugatan, sementara tanda tangan pihak secara formal terpenuhi namun lebih dominan dilakukan kuasa hukum daripada prinsipal. Ketidaksesuaian tersebut diduga menjadi penghambat keberhasilan mediasi, baik secara kuantitatif melalui rendahnya tingkat keberhasilan mediasi periode Januari 2025–Januari 2026, maupun kualitatif melalui faktor kurangnya pemahaman pihak, keterlambatan penyerahan resume, dominasi kuasa hukum, sikap pihak enggan berunding, dan kompleksitas perkara multi-pihak, yang berimplikasi pada kaburnya itikad baik hingga tidak optimalnya asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.


Deskripsi Lain

Mediation is a mandatory stage in the resolution of civil disputes in court, regulated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, with the case resume serving an important instrument that contains the case summary and a settlement proposal. In practice, case resumes still often resemble a statement of claim rather than containing a settlement proposal in accordance with the standards set out in Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 108/KMA/SK/VI/2016. This situation gives rise to two main issues: how the first provision of KMA 108/2016 is implemented in the preparation of case resumes in the mediation process at the Sidoarjo District Court, and whether this non-conformity constitutes an obstacle to the success of mediation.rnThis study employs an empirical legal research method with a factual approach and a statutory approach, located at the Sidoarjo District Court. Primary data were obtained through interviews with three non-judge mediators and three parties who had undergone mediation, while secondary data were collected from statutory regulations, books, and relevant journals. The data were analyzed descriptively, with conclusions drawn using the deductive method.rnThe results show that the implementation of the first provision of KMA 108/2016 does not yet fully conform to the standard: case identification is generally fulfilled, but the case position and the settlement plan proposal still often merely copy the substance of the claim, while the parties’ signatures are formally fulfilled but are more often provided by legal counsel than by the principals. This non-conformity is presumed to hinder the success of mediation, both quantitatively, reflected in the low mediation success rate during the period of January 2025–January 2026, and qualitatively, through factors such the parties’ limited understanding, delays in submitting the resume, the dominance of legal counsel, the parties’ reluctance to negotiate, and the complexity of multi-party cases. These factors imply a blurring of good faith and a failure to optimally uphold the principles of simple, fast, and low-cost justice.

• Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan
• EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya Dan Di Pengadilan Agama Mojokerto)
• PENGARUH NEGARA ASAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ANDROID YANG DIMEDIASI OLEH CITRA MEREK (Studi Pada Mahasiswa S1 Manajemen Universitas Trunojoyo Madura Yang Menggunakan Android Samsung)
• PENERAPAN MEDIASI PENAL PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI POLRES PAMEKASAN)
• PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI PENEROBOSAN TERHADAP ASAS LEGALITAS