Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala ekonomi maupun non-ekonomi ketika hendak memperoleh access to justice. Negara hukum menempatkan pemenuhan hak access to justice sebagai salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan, hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran pendampingan Advokat Posbakum dalam membantu masyarakat tidak mampu memperoleh hak atas access to justice, serta menganalisis efektivitas pelayanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan teori efektivitas hukum.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal approach), dan pendekatan studi kasus (case study). Data primer diperoleh dengan menggali informasi secara langsung melalui wawancara Bersama Advokat Posbakum, Petugas atau Paralegal Posbakum, dan Masyarakat pengguna layanan Posbakum. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan yang relevan, seperti peraturan perundangundangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui penelitian lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan konsep access to justice dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Advokat Posbakum berperan dalam memberikan konsultasi hukum, menjelaskan prosedur berperkara, memberikan pemahaman hukum, serta membantu penyusunan dokumen perkara sehingga dapat mengurangi hambatan pengetahuan dan prosedural masyarakat dalam memperoleh akses keadilan. Apabila ditinjau berdasarkan lima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, keberadaan faktor hukum dan penegak hokum menunjukkan kondisi yang relatif mendukung, sementara aspek sarana dan fasilitas telah tersedia meskipun belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, efektivitas layanan masih menghadapi kendala dalam mencapai efektivitas secara maksimal, khususnya karena sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan Posbakum maupun memahami manfaat dan fungsi layanan yang disediakan, di samping kendala yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut. Dengan demikian, layanan Posbakum telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pemenuhan access to justice, tetapi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, penyebarluasan informasi, dan pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat. Pelaksanaan tersebut sekaligus mendukung terwujudnya nilai keadilan sosial bagi masyarakat tidak mampu.


Deskripsi Lain

People from economically disadvantaged backgrounds continue to face various economic and non-economic barriers when seeking access to justice. As a state based on the rule of law, Indonesia is required to ensure that every citizen can exercise the right to obtain legal protection and justice through the available legal mechanisms. One of the efforts to realize this right is the provision of Legal Aid Posts (Pos Bantuan Hukum Posbakum) within the courts. This study examines the role of Posbakum advocates in assisting disadvantaged communities in obtaining access to justice and analyzes the effectiveness of Posbakum services for disadvantaged communities at the Bangkalan Religious Court using theory of legal effectiveness.rnThis study employs empirical legal research using a statutory approach, a socio-legal approach, and a case study approach. Primary data were obtained through direct interviews with Posbakum advocates, Posbakum officers paralegals, and community members who used Posbakum services. Secondary data were collected through library research by examining relevant legal regulations, books, academic journals, and other relevant literature. The data were analysed descriptively and analytically by describing the findings obtained from field research and subsequently analyzing them using the concept of access to justice and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.rnThe findings show that Posbakum advocates play an important role by providing legal consultations, explaining litigation procedures, improving legal understanding, and assisting in the preparation of legal documents. These services help reduce the knowledge-related and procedural barriers faced by disadvantaged communities in obtaining access to justice. Based on the five factors of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto, the legal and law-enforcement factors are relatively supportive. Basic facilities and infrastructure are available, although their overall effectiveness cannot yet be assessed comprehensively. However, the effectiveness of Posbakum services remains constrained because some members of the community are unaware of the existence of Posbakum and do not fully understand the functions and benefits of its services. In addition, social mand cultural conditions also affect the community’s ability to utilize these services. Therefore, Posbakum services have been fairly effective in supporting access to justice, but they are not yet fully optimal. Greater public outreach, wider dissemination of information, and services adapted to the community’s social and cultural conditions are still necessary. These efforts also support the realization of social justice for disadvantaged communities.

• Peranan Advokat dalam memberi bantuan hukum bagi orang tidak mampu
• Peranan bantuan hukum dan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di polres Bangkalan sektor sepuluh
• Peranan Advokat dalam memberi bantuan hukum bagi orang tidak mampu
• PENERAPAN HAK IMUNITAS ADVOKAT
• TANGGUNG GUGAT ADVOKAT ATAS PENELANTARAN KLIEN