Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan norma (norm conflict) antara kewajiban menjaga kerahasiaan identitas saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban dengan hak kemerdekaan pers dalam mencari dan menyebarluaskan informasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat pertentangan norma tersebut, implikasi hukumnya terhadap proses peradilan pidana, serta merumuskan konsep rekonsiliasi normatif secara de jure dan de facto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel (Kasus Agnes Gracia). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode preskriptif analitis dengan teknik penafsiran sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan norma terjadi karena Pasal 4 UU Pers menempatkan kemerdekaan pers tanpa dibatasi klausul pelindungan privasi yang eksplisit, sedangkan Pasal 41 UU PSK mengancam sanksi pidana bagi siapapun yang membocorkan identitas saksi dan korban. Kebebasan pers merupakan derogable rights berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, sehingga pelaksanaannya wajib dibatasi demi menghormati hak privasi dan rasa aman saksi/korban (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945). Pelanggaran kerahasiaan identitas oleh wartawan terbukti menimbulkan chilling effect bagi saksi dan secondary victimization bagi korban. Solusi rekonsiliasi secara de jure memerlukan amandemen UU Pers guna mengintegrasikan klausul pembatasan hak asasi manusia serta pembentukan Peraturan Bersama/Protokol Nasional Pemberitaan Perkara Pidana. Secara de facto, diperlukan penerapan compassionate journalism, pengetatan SOP rilis pers oleh penegak hukum, serta penegakan Kode Etik Jurnalistik demi menciptakan keseimbangan antara prinsip open justice dan pelindungan hak asasi manusia.


Deskripsi Lain

This research is motivated by the conflict of norms between the obligation to maintain the confidentiality of witnesses' and victims' identities regulated in Article 41 of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection and the right to press freedom to seek and disseminate information pursuant to Article 4 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This study aims to analyze the nature of this norm conflict, its legal implications for the criminal justice process, and to formulate concepts for normative reconciliation both de jure and de facto. This is a normative legal research (doctrinal legal research) utilizing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach through the study of the Ungaran District Court Decision Number 6/Pid.SusAnak/2020/PN.Unr and the South Jakarta District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel (Agnes Gracia Case). Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through a prescriptiveanalytical method ith systematic and teleological interpretation techniques. The results show that the norm conflict arises because Article 4 of the Press Law establishes press freedom without explicit privacy protection clauses, whereas Article 41 of the Witness and Victim Protection Law imposes criminal sanctions on anyone who leaks the identity of witnesses and victims. Press freedom constitutes derogable rights under Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution, meaning its exercise must be restricted to respect the rights to privacy and security of witnesses/victims (Article 28G Paragraph (1) of the 1945 Constitution). Identity confidentiality breaches by journalists trigger a chilling effect on witnesses and secondary victimization for victims. De jure reconciliation requires amending the Press Law to explicitly integrate human rights restriction clauses and enacting a Joint Protocol on Criminal Reporting. De facto, it demands practicing compassionate journalism, tightening law enforcement press release protocols, and enforcing the Journalist Code of Ethics to achieve a balance between open justice and human rights protection.

• IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP HAK KORBAN PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT BANGKALAN, KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN DAN PENGADILAN NEGERI BANG
• IMPLEMENTASI KETENTUAN PENDAMPINGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KASUS PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Polres Bangkalan)
• KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
• KEBEBASAN PERS DALAM UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
• PERTENTANGAN NORMA ANTARA PELINDUNGAN KERAHASIAAN IDENTITAS SAKSI DAN KORBAN DALAM PASAL 41 UU NO. 31 TAHUN 2014 DENGAN KEBEBASAN PERS DALAM PENGUNGKAPAN INFORMASI OLEH WARTAWAN PASAL 4 UU NO. 40 TAHUN 1999