Anak memiliki kedudukan khusus yang dilindungi secara konstitusional maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara berbeda dari orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Persoalan ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan peristiwa ledakan bom rakitan di SMA Negeri 72 Jakarta pada 7 November 2025 yang dilakukan oleh seorang siswa berinisial FN berusia 17 tahun, dengan korban mencapai 96 orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum yang melatarbelakangi penelitian ini, dengan rumusan masalah mengenai kualifikasi tindak pidana yang tepat serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak dalam kasus tersebut.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptua, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum jurnal dan doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bersinggungan dengan beberapa ketentuan pidana, yaitu Pasal 187 dan Pasal 355 KUHP, Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peristiwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan langsung sebagai tindak pidana terorisme karena unsur motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan tidak terbukti. Terkait pertanggungjawaban pidana, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena memiliki kemampuan bertanggung jawab dan bertindak dengan sengaja, namun bentuknya bersifat khusus dan tunduk pada UU SPPA, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta tujuan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.


Deskripsi Lain

Children hold a special status that is protected both constitutionally and through various legislative provisions; consequently, the handling of children who come into contact with the law must differ from that of adults, stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This issue becomes complex when examined in the context of the improvised explosive device (IED) detonation at SMA Negeri 72 Jakarta on November 7, 2025—an act carried out by a 17-year-old student identified by the initials FN, which resulted in 96 victims. This study aims to analyze the gap between legal norms and law enforcement practices, focusing on the appropriate legal classification of the offense and the nature of criminal liability applicable to the juvenile perpetrator in this case.rnThis research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal materials consist of primary sources—relevant laws and regulations—as well secondary sources, such legal literature, journals, and expert doctrines. The analysis is conducted qualitatively, employing methods of legal interpretation and deductive reasoning.rnThe research findings indicate that the perpetrator’s actions intersect with several criminal provisions, namely Articles 187 and 355 of the Criminal Code (KUHP); Article 80, paragraph (2), in conjunction with Article 76C of the Child Protection Law; Article 1, paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951; and Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The incident cannot be directly classified an act of terrorism, there is no evidence of an ideological political motive, of an intent to disrupt public security. Regarding criminal liability, the perpetrator remains accountable—having the capacity to be held responsible and acted intentionally—though the nature of this accountability is specialized and governed by the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). This framework prioritizes the best interests of the child, restorative justice, and the objectives of guidance, rehabilitation, and social reintegration.

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME: STUDI KASUS LEDAKAN SMAN 72 JAKARTA