Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat Desa Wage pasca kasus korupsi dana hibah 2020 senilai Rp275 juta. Meskipun berada di luar sistem resmi, insiden tersebut memicu trauma kolektif yang menurunkan legitimasi pemerintah desa secara holistik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi laporan APBDes 2025. Hasil penelitian menunjukkan transparansi fisik lewat baliho sudah berjalan namun kurang merata secara spasial. Akuntabilitas administratif dinilai tertib berbasis aplikasi Siskeudes, tetapi pelibatan partisipatif warga belum maksimal. Akibat generalisasi sosial, kepercayaan masyarakat merosot hingga kisaran 30%–50%. Pemulihan legitimasi membutuhkan penguatan keterbukaan informasi digital dan edukasi pemisahan pos anggaran. Disimpulkan bahwa transparansi komunikatif dan akuntabilitas substantif merupakan instrumen krusial guna mengeliminasi skeptis masyarakat serta mengonstruksi ulang hubungan harmonis antara pamong desa dan warga secara berkelanjutan.


Deskripsi Lain

This descriptive qualitative study analyzes the role of transparency and accountability in APBDes management in rebuilding community trust in Wage Village following the 2020 grant corruption case worth IDR 275 million. Although managed outside the official system, the incident triggered collective trauma that degraded the village government's holistic legitimacy. Data were collected through interviews, observations, and documentation of the 2025 APBDes report. The results show that physical transparency via billboards is ongoing but remains spatially uneven. Administrative accountability is orderly using the Siskeudes application, though participatory engagement remains sub-optimal. Due to social generalization, community trust plummeted by 30%–50%. Restoring legitimacy requires strengthening digital information disclosure and education on budget separation. It is concluded that communicative transparency and substantive accountability are crucial instruments to eliminate public skepticism and sustainably reconstruct harmonious relations between village officials and citizens.

• pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
• AKUNTABILITAS LILLAHITA`ALA SEBAGAI PUNCAK PENGELOLAAN KEUANGAN: STUDI FENOMENOLOGI PADA YAYASAN MASJID AL-FALAH SURABAYA
• Implementasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan
• PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP AKUNTABILITAS, PARTISIPATIF, TRANSPARANSI, DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN GILIGENTING KABUPATEN SUMENEP
• Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)