Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentukrndemokrasi lokal yang memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk menentukan pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberadaan pemimpin desa yang memperoleh legitimasi demokratis diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, penyelenggaraan Pilkades memiliki konstruksi kelembagaan yang berbeda dengan pemilihan umum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penyelenggaraan Pilkades dilakukan melalui panitia pemilihan yang dibentuk sesuai ketentuan hukum desa dan tidak berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai relevansi fungsi dan wewenang KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap penyelenggaraan Pilkades serta implikasi hukum dari tidak dilibatkannya KPU. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi fungsi dan wewenang KPU terhadap penyelenggaraan Pilkades serta mengkaji implikasi yuridis dari konstruksi kelembagaan penyelenggara Pilkades. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara sistematis melalui content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang KPU memiliki relevansi pada tataran prinsip, khususnya terkait demokrasi, independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas, tetapi tidak memberikan kewenangan langsung kepada KPU untuk menyelenggarakan Pilkades. Tidak dilibatkannya KPU merupakan konsekuensi pembagian kewenangan dalam rezim hukum desa, namun diperlukan penguatan standar independensi, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkades.


Deskripsi Lain

Village Head Election (Pemilihan Kepala Desa Pilkades) is a form of local democracy that provides village communities with the opportunity to directly determine their leader through a process based on the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections. A village leader who obtains strong democratic legitimacy is expected to promote effective village governance, development, and community welfare. However, the institutional framework of the Village Head Election differs from that of national elections. Under Law Number 6 of 2014 concerning Villages, amended by Law Number 3 of 2024, the Village Head Election is administered by an election committee established in accordance with village governance regulations and is not placed under the authority of the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum KPU). This condition raises juridical issues concerning the relevance of the KPU’s functions and authorities under Law Number 22 of 2007 to the administration of Village Head Elections, well the legal implications of excluding the KPU from the process. This study aims to analyze the relevance of the KPU’s functions and authorities to Village Head Elections and examine the juridical implications of the existing institutional framework. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed systematically using content analysis. The results indicate that the KPU’s functions and authorities are relevant at the level of democratic principles, particularly independence, professionalism, and accountability, but do not directly confer authority upon the KPU to administer Village Head Elections. The exclusion of the KPU is a consequence of the division of authority established under the village legal regime; nevertheless, stronger standards of independence, professionalism, accountability, and legal certainty are required to ensure democratic and credible Village Head Elections.

• Elektronik Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Macromedia Flash (Studi Kasus : Desa Jungkarang)
• PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 DI KABUPATEN BANGKALAN
• PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TLAGAH KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2015
• PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM
• PERAN KOMISI PEMILIHAN UMU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG