Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilihan Anggota DPRD dari pemilu nasional menimbulkan persoalan konstitusional karena mengubah desain keserentakan pemilu serta berbeda dari konstruksi dalam putusan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konstitusional pemisahan pemilihan Anggota DPRD dari pemilu nasional ditinjau dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap system ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hokum dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan pola penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu dapat dibenarkan dari perspektif kedaulatan rakyat dan ketentuan Pasal 18 ayat (4), tetapi pemisahan pemilihan DPRD dari DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan persoalan apabila ditinjau secara tekstual, sistematis, dan berdasarkan original intent Pasal 22E. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena masih dapat dibenarkan melalui penafsiran teleologis dan living constitution, walaupun penetapan model serta rentang waktu pemilu daerah menunjukkan perluasan peran Mahkamah ke wilayah pembentukan norma. Putusan ini juga mengharuskan penataan kalender pemilu, regulasi, kelembagaan, anggaran, serta mekanisme transisi masa jabatan DPRD dan kepala daerah. Kesimpulannya, pelaksanaan putusan memerlukan penyesuaian peraturan yang menjamin kedaulatan rakyat, kepastian hukum, legitimasi demokratis, dan efektivitas pemilu.


Deskripsi Lain

Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, which separates national elections from regional elections, raises constitutional issues because it changes the design of concurrent elections and differs from the framework established in previous decisions. This study aims to analyze the constitutional construction of the separation between national and regional elections based on Article 1 paragraph (2), Article 18 paragraph (4), and Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, well to examine its legal implications for Indonesia’s constitutional system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research document study by examining legislation, court decisions, books, journal articles, and other relevant legal documents. The legal materials were analyzed prescriptively using deductive reasoning. The results show that the separation of elections may be justified from the perspective of popular sovereignty and Article 18 paragraph (4). However, separating the election of Regional House of Representatives (DPRD) members from the elections of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and the President and Vice President raises constitutional concerns when examined textually, systematically, and based on the original intent of Article 22E. Nevertheless, the decision cannot be regarded entirely contrary to the 1945 Constitution because it may still be justified through teleological interpretation and the living constitution approach. However, the determination of the electoral model and the time frame for regional elections indicates an expansion of the Constitutional Court’s role into the sphere of norm-making. The decision also requires adjustments to the electoral calendar, regulations, institutional arrangements, budgeting, and transitional mechanisms concerning the terms of office of DPRD members and regional heads. In conclusion, the implementation of the decision requires regulatory adjustments that ensure popular sovereignty, legal certainty, democratic legitimacy, and electoral effectiveness.

• KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN DIGNITY PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN
• KONSTITUSIONALITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
• KONSTITUSIONALITAS PASAL 27A UU ITE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024: TERHADAP PRINSIP LEGAL CERTAINTY DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI
• ALTERNATIF HUKUM DALAM MENGISI JABATAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU XXII/2024 TERKAIT PEMILU NASIONAL DAN LOKAL
• KONSTITUSIONALITAS PEMISAHAN PEMILIHAN DPRD DARI PEMILIHAN UMUM NASIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024