Skor MCP KPK Kabupaten X tergolong tinggi (89-93 pada 2020-2024), tetapi perkara korupsi berkekuatan hukum tetap senilai sekitar Rp10,6 miliar tetap terjadi di sektor yang seharusnya dimonitor MCP. Paradoks ini mengindikasikan kepatuhan yang bersifat seremonial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MCP di Kabupaten X dengan Teori Institusional, yaitu apakah cenderung ceremonial compliance atau substantive implementation, serta mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan antara kepatuhan administratif dan praktik pencegahan yang substantif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal kritis pada Inspektorat Daerah dan BPPKAD, dengan fokus pada area Penganggaran, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Penguatan APIP. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan yang dipilih secara purposive dan telaah dokumen, lalu dianalisis dengan explanation building dan pattern matching. Hasil penelitian menunjukkan implementasi MCP condong ke ceremonial compliance dengan variasi antar-area: Penganggaran bersifat hybrid, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah condong seremonial dengan watak berbeda, dan Penguatan APIP sulit dikategorikan. Tekanan koersif, mimetik, dan normatif bekerja bersamaan sehingga yang menyebar antar-daerah adalah teknik memenuhi dokumen, bukan substansi tata kelola. Tingkat seremonialitas ditentukan oleh lebar celah antara laporan dan kenyataan, yang dibentuk oleh jarak bukti dari kondisi material, sifat celah (tidak disengaja atau disengaja), dan lemahnya independensi verifikasi. Akar masalahnya adalah desain MCP yang berorientasi output, peran ganda Inspektorat, dan perbedaan kedudukan MCP (monitoring eksternal) dengan SPIP (pengendalian internal). Secara teoretis, penelitian ini mengusulkan model layered legitimacy chain yang memandang kedua kondisi tersebut sebagai spektrum. Secara praktis, KPK perlu menggeser indikator dari output ke outcome dan memperkuat independensi verifikasi, sedangkan pemerintah daerah perlu menambahkan ukuran substantif di luar skor MCP serta memperkuat Inspektorat


Deskripsi Lain

Kabupaten X consistently records high MCP scores (89-93 during 2020-2024), yet corruption cases with final legal force, totaling about IDR 10.6 billion, still occurred in sectors the MCP is meant to monitor. This paradox suggests ceremonial compliance. This study aims to analyze MCP implementation in Kabupaten X through Institutional Theory, namely whether it tends toward ceremonial compliance substantive implementation, and to identify the factors behind the gap between administrative compliance and substantive prevention practice. It employs a qualitative approach with a single critical case study of the Regional Inspectorate and the Regional Revenue, Financial, and Asset Management Agency (BPPKAD), focusing on Budgeting, Regional Property Management, Regional Own-Source Revenue Optimization, and Strengthening of the Internal Government Oversight Apparatus (APIP). Data were collected through in-depth interviews with three purposively selected informants and document review, then analyzed using explanation building and pattern matching. The findings show that MCP implementation leans toward ceremonial compliance with variation across areas: Budgeting is hybrid, Regional Property Management and Revenue Optimization lean ceremonial in different ways, and APIP is difficult to categorize. Coercive, mimetic, and normative pressures operate simultaneously, so what diffuses across regions is the technique of fulfilling documents rather than the substance of governance. The degree of ceremoniality is determined by the width of the gap between reports and reality, shaped by the distance between required evidence and material conditions, whether the gap is unintentional deliberate, and weak verification independence. The root causes are the MCP's output-oriented design, the Inspectorate's dual role, and the difference between the MCP (external monitoring) and the Government Internal Control System (SPIP, internal control). Theoretically, the study proposes a layered legitimacy chain model that treats both conditions a spectrum. Practically, KPK should shift indicators from output to outcome and strengthen verification independence, while local governments should add substantive measures beyond the MCP score and strengthen the Inspectorate

• PARADOKS MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KPK: ANALISIS TEORI INSTITUSIONAL ATAS CEREMONIAL COMPLIANCE DI KABUPATEN X