Penelitian ini dilatarbelakangi oleh viralnya kasus pelanggaran standar kebersihan pada Restoran SB, sebuah usaha bersertifikat halal, yang mencuci peralatan masaknya di area toilet. Praktik ini mencampuradukkan alat produksi dengan sumber najis, sehingga mencederai prinsip halalan thayyiban dan thaharah dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha, serta mekanisme pengawasannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang kemudian dianalisis secara preskriptif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pelaku usaha merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan pemisahan lokasi dan alat Proses Produk Halal (PPH) sesuai Pasal 21 UU JPH, dan dikualifikasikan sebagai tindakan dzalim yang mendatangkan mudharat. Bentuk pertanggungjawaban hukumnya meliputi tanggung jawab formil, yaitu sanksi administratif, pencabutan Sertifikat Halal, hingga pemberhentian operasional permanen. Terdapat pula tanggung jawab materil berupa kewajiban ganti rugi dan pemusnahan alat mutanajjis. Selain itu, pengawasan kepatuhan halal ini terbukti lemah akibat kegagalan Penyelia Halal internal dan minimnya pengawas BPJPH. Oleh karena itu, pengawasan berbasis aduan masyarakat menjadi instrumen paling efektif mengungkap pelanggaran.


Deskripsi Lain

This research is motivated by the viral case involving Restaurant SB, a halal-certified business, which washed its cooking equipment in a toilet area. This practice mixed production tools with sources of najis (ritual impurity), thereby undermining the principles of halalan thayyiban and thaharah (ritual purity) under Islamic law. This study aims to examine the qualification of the violation according to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH Law), the forms of legal liability borne by the business actor, and the relevant supervisory mechanism. The method used is normative legal research through a statute approach and a case study, which was then analyzed prescriptively.rnThe results of the study indicate that the negligence of the business actor constitutes a violation of the rules on the separation of location and equipment for the Halal Product Process (PPH) under Article 21 of the JPH Law, and is qualified an act of dzalim (injustice) that brings about mudharat (harm). The form of legal liability includes formal liability, namely administrative sanctions, revocation of the Halal Certificate, and permanent cessation of operations. There is also material liability in the form of an obligation to pay compensation and to destroy equipment classified mutanajjis (ritually contaminated). Furthermore, supervision of halal compliance was found to be weak due to the failure of the internal Halal Supervisor and the limited number of BPJPH supervisors. Therefore, community complaint-based supervision has become the most effective instrument for uncovering violations.

• IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN MUI DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PASCA TERBITNYA UNDANG - UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL
• ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK ROKOK
• Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan
• Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur Shopeefood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
• Tinjauan Maslahah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia