Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan integrasi, konsistensi, transparansi, dan pengendalian dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sejumlah penelitian terdahulu mengenai SIPD lebih banyak mengkaji efektivitas implementasi, kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan fraud. Penelitian ini mengambil perspektif yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang difokuskan pada proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah serta mengidentifikasi dan menganalisis potensi atau celah fraud yang muncul setelah penerapan SIPD. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai proses perencanaan dan penganggaran serta implementasi SIPD. Analisis dilakukan menggunakan Fraud Triangle Theory, meliputi opportunity, pressure, dan rationalization, dengan fokus utama pada unsur opportunity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan secara menyeluruh dan memperkuat integrasi antar dokumen, konsistensi data, serta pengendalian administratif melalui mekanisme validasi, pembatasan hak akses, penguncian tahapan, dan dokumentasi aktivitas. Namun, implementasi SIPD belum sepenuhnya menghilangkan potensi fraud. Penelitian menemukan indikasi pergeseran titik rawan fraud opportunity dari potensi manipulasi administratif di dalam sistem menuju proses pembentukan keputusan dan kesepakatan sebelum data masuk atau difinalisasi dalam SIPD. Proses penentuan prioritas, penyusunan usulan, penetapan plafon anggaran, penyusunan rincian anggaran belanja, pembahasan, negosiasi, dan pembentukan kesepakatan tidak seluruhnya berlangsung di dalam sistem. Dengan demikian, SIPD lebih kuat dalam mengendalikan data dan proses administratif setelah berada di dalam sistem, sedangkan ruang diskresi pada proses pra-input atau off-system masih menjadi area yang perlu diperhatikan dalam pengendalian potensi fraud. Titik rawan potensi fraud teridentifikasi pada tahapan Musrenbang, penyusunan RKPD, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, usulan hibah dan bantuan sosial, penyusunan KUA-PPAS, penyusunan RKA-SKPD, serta pembahasan rancangan APBD. Unsur pressure terutama berkaitan dengan tekanan politik, kepentingan organisasi, tuntutan penyerapan anggaran, dan kepentingan kelompok, sedangkan rationalization tercermin dalam pembenaran terhadap perubahan program dan penyesuaian anggaran sebagai bagian dari dinamika penyusunan APBD. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi melalui SIPD tidak hanya perlu dipahami sebagai penguatan pengendalian administratif di dalam sistem, tetapi juga perlu diikuti dengan penguatan tata kelola pada proses pembentukan keputusan sebelum data masuk ke dalam sistem. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai Fraud Triangle dalam konteks digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan menunjukkan adanya kemungkinan pergeseran lokasi fraud opportunity seiring menguatnya pengendalian di dalam sistem.


Deskripsi Lain

The implementation of the Local Government Information System (SIPD) forms part of the digitalisation of local government administration, aimed at enhancing integration, consistency, transparency and control within the planning and budgeting processes. A number of previous studies on the SIPD have primarily examined the effectiveness of implementation, the quality of financial management, transparency, accountability and fraud prevention. This study adopts a different perspective. It aims to analyse the implementation of SIPD in the local financial management process, focusing on local government planning and budgeting, whilst identifying and analysing potential fraud vulnerabilities that have emerged following the implementation of SIPD. The study employs a qualitative approach using the case study method. Data were obtained through interviews, observations and documentation from parties involved in knowledgeable about the planning and budgeting processes and the implementation of SIPD. The analysis was conducted using the Fraud Triangle Theory—comprising opportunity, pressure and rationalisation with a primary focus on the element of opportunity.rnThe research findings indicate that the implementation of the SIPD in the planning and budgeting process has been comprehensive and has strengthened the integration between documents, data consistency, and administrative controls through validation mechanisms, access restrictions, stage locking, and activity documentation. However, the implementation of the SIPD has not entirely eliminated the potential for fraud. The research found indications of a shift in the focal point of fraud opportunities from potential administrative manipulation within the system towards the decision-making and agreement-forming processes prior to data entry finalisation within the SIPD. The processes of prioritisation, proposal drafting, setting budget ceilings, drawing up detailed expenditure budgets, discussion, negotiation, and reaching agreements do not all take place within the system. Consequently, the SIPD is more effective at controlling data and administrative processes once they are within the system, whilst the scope for discretion in pre-input off-system processes remains an area requiring attention in controlling potential fraud.rnPotential fraud vulnerabilities have been identified at the stages of the Musrenbang (Regional Development Planning Meeting), the drafting of the RKPD (Regional Work Plan and Budget), the DPRD’s Key Considerations (Pokir), proposals for grants and social assistance, the drafting of the KUA-PPAS (Budget Framework and Priorities), the drafting of the RKA-SKPD (SKPD Budget Allocation Plan), and the discussion of the draft APBD (Regional Budget). The element of ‘pressure’ relates primarily to political pressure, organisational interests, demands for budget absorption, and group interests, whilst ‘rationalisation’ is reflected in the justification of programme changes and budget adjustments part of the dynamics of APBD formulation.rnThese findings indicate that digitalisation through the SIPD should not only be understood strengthening administrative controls within the system, but must also be accompanied by strengthened governance in the decision-making process before data enters the system.rnTheoretically, this study broadens the understanding of the Fraud Triangle within the context of the digitalisation of local government financial management by demonstrating the potential for a shift in the location of fraud opportunities controls within the system are strengthened

• ANALISIS POTENSI FRAUD PADA IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH : TELAAH TEORI FRAUD TRIANGLE STUDY KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN X