Pemberian identitas baru merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi saksi dan korban yang menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kerahasiaan identitasnya. Namun, pengakuan hak tersebut belum dengan sendirinya memberikan kejelasan mengenai cakupan identitas yang dapat diganti, prosedur penerbitan dokumen, kedudukan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta hubungan identitas baru dengan data kependudukan yang telah ada. Artikel ini bertujuan menganalisis kekaburan norma hak atas identitas baru dan implikasinya terhadap jaminan kerahasiaan data saksi dan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan perlindungan saksi dan korban, administrasi kependudukan, dan perlindungan data pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan cakupan identitas, mekanisme perubahan dokumen dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta koordinasi antarlembaga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan perlindungan. Selain itu, keterhubungan data lintas layanan berpotensi memungkinkan identitas lama ditelusuri kembali. Karena itu, diperlukan aturan pelaksana yang menetapkan cakupan identitas baru, prosedur khusus, pembatasan akses, serta pengamanan hubungan data lama dan baru.


Deskripsi Lain

The provision of a new identity serves a form of protection for witnesses and victims who face threats to their safety and the confidentiality of their identities. However, the formal recognition of this right does not, in itself, provide clarity regarding the scope of identities that can be changed, the procedures for issuing new documents, the legal standing of decisions made by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), how a new identity relates to existing population registration data. This article analyzes the ambiguity surrounding the right to a new identity and its implications for ensuring the confidentiality of witness and victim data. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through a systematic interpretation of provisions concerning witness and victim protection, population administration, and personal data protection. The findings indicate that a lack of clarity regarding the scope of identities, the mechanisms for altering documents and the National Identity Number (NIK), and inter-agency coordination can lead to uncertainty in the implementation of protection measures. Furthermore, the interconnectedness of data across various services creates a risk that an individual’s original identity could be traced. Consequently, there is a need for implementing regulations that define the scope of a new identity, establish specific procedures, restrict data access, and secure the linkage between old and new data.

• IMPLEMENTASI KETENTUAN PENDAMPINGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KASUS PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Polres Bangkalan)
• KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
• PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK DALAM HAL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Analisis Nota Kesepahaman Nomor 6/PK/2018–Nomor NK-01/2/LPSK/03/2018)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasang Iklan Atau Konten Bermuatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE
• IMPLIKASI KEWENANGAN HAKIM MENENTUKAN “KEADAAN LAIN” DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PIDANA