Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab terjadinya temuan yang sama dan berulang (recurrent audit findings) dalam audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten X. Fenomena temuan berulang mengindikasikan adanya permasalahan struktural dan sistemik dalam tata kelola keuangan publik di sektor pendidikan. Penelitian ini dianalisis menggunakan dua kerangka teoritis, yaitu Teori Institusional (Institutional Theory) dan Teori Akuntabilitas Publik (Public Accountability Theory). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi (Laporan Hasil Pemeriksaan APIP), serta wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika temuan berulang audit APIP dipicu oleh lima faktor utama yang saling berkaitan: Penggunaan dana BOS tidak sesuai peruntukan dan munculnya belanja fiktif/taktis, yang merupakan respons adaptif sekolah akibat adanya tekanan eksternal (coercive isomorphism) seperti permintaan uang taktis dari oknum pengawas/LSM. Kurangnya pemahaman pengelola sekolah terhadap juknis BOS akibat perubahan regulasi yang kompleks serta minimnya sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Keterbatasan kompetensi administrasi keuangan dan aset, di mana posisi bendahara umum diisi oleh guru mata pelajaran tanpa latar belakang akuntansi, serta lemahnya penatausahaan inventarisasi barang (KIB/KIR). Celah regulasi dalam Petunjuk Teknis BOS, khususnya ketiadaan alokasi honor resmi bagi bendahara sekolah yang memicu peniruan praktik informal (mimetic isomorphism). Belum optimalnya peran Dinas Pendidikan dan APIP, di mana monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan terhambat keterbatasan anggaran operasional, sementara APIP masih cenderung berfokus pada audit represif-detektif dibandingkan pembinaan preventif dan edukatif. Penelitian ini merumuskan strategi mitigasi holistik yang mencakup reformasi kebijakan honor resmi bendahara, penguatan kapasitas SDM berbasis digital dan kasus kontekstual, pergeseran paradigma APIP ke arah pembinaan preventif, serta penguatan kontrol sosial dan partisipasi publik.


Deskripsi Lain

This study aims to analyze the root causes of recurrent audit findings in the audit conducted by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) regarding the management of School Operational Assistance (BOS) funds in District X. The phenomenon of recurrent findings indicates structural and systemic issues in public financial governance within the education sector. This study employs two theoretical frameworks: Institutional Theory and Public Accountability Theory. A qualitative approach with a case study design was utilized. Data were collected through observations, document reviews (APIP Audit Result Reports), and in-depth interviews. The findings reveal that the recurrence of APIP audit findings is driven by five interrelated key factors: Misuse of BOS funds non-compliant with technical guidelines and the emergence of tactical/fictitious expenses, serving adaptive responses to external pressures (coercive isomorphism), such demands for tactical fees from corrupt inspectors/NGOs. Lack of understanding among school managers regarding BOS technical guidelines due to complex, frequently changing regulations and insufficient continuous assistance. Limited financial administration and asset management competence, treasurers are non accounting teachers facing heavy workloads, alongside weak inventory record keeping (KIB/KIR). Regulatory gaps in BOS guidelines, specifically the absence of official honorarium for school treasurers, fostering informal copycat practices (mimetic isomorphism). Sub optimal roles of the Education Office and APIP, where monitoring and evaluation by the Education Office are constrained by budget limitations, while APIP remains excessively focused on repressive-detective audits rather than preventive-educational guidance. The study proposes holistic mitigation strategies, including official policy reforms for treasurer honorariums, case based digital HR capacity building, shifting APIP's paradigm toward preventive coaching, and strengthening social control and public participation.

• Implementasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Bangkalan
• PENYELEWENGAN DALAM PENGLOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( Studi Kasus Penyalahgunaan Dana BOS di Sekolah SDN I Desa Grujugan)
• PENGARUH KETAATAN ATURAN PELAPORAN KEUANGAN, PERILAKU TIDAK ETIS DAN KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN KEUANGAN: STUDI PADA PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
• Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
• FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI APIP(Studi Pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Se Madura)