Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembatasan operasional truk bermuatan garam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jalan serta menganalisis penegakan hukum terhadap operasional truk bermuatan garam di Kabupaten Sumenep. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya pelanggaran terhadap ketentuan Muatan Sumbu Terberat (MST), penggunaan kelas jalan yang tidak sesuai, serta masih terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan garam meskipun Peraturan Daerah telah diberlakukan.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Sumenep, Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep, observasi lapangan, serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan kendaraan, pelaksanaan uji berkala kendaraan (KIR), pemasangan rambu kelas jalan, operasi gabungan, dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara efektif karena masih ditemukan kendaraan yang membawa muatan melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST), penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, pelanggaran kewajiban uji berkala kendaraan, serta masih terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan garam. Hambatan implementasi dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dan pengemudi terhadap ketentuan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan koordinasi antar instansi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan Peraturan Daerah dapat tercapai secara optimal.


Deskripsi Lain

This study aims to analyze the implementation of restrictions on the operation of salt transport trucks based on Sumenep Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning Road Administration and to examine law enforcement regarding the operation of salt transport trucks in Sumenep Regency. The study is motivated by the continuing violations of the Maximum Axle Load (MST) regulations, the use of roads that do not correspond to their designated road class, and the persistence of traffic accidents involving salt transport trucks despite the enactment of the Regional Regulation.rnThis research employed an empirical legal research method using a socio-legal approach. The research applied both a statutory approach and a case approach. Data were collected through interviews with the Department of Public Housing, Settlement Areas and Transportation of Sumenep Regency, the Traffic Unit of the Sumenep Regional Police, the Sumenep Regency Civil Service Police Unit, field observations, and library research. The collected data were analyzed using descriptive qualitative methods.rnThe findings indicate that the implementation of Sumenep Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 has been carried out through public outreach programs, vehicle supervision, periodic vehicle inspections (KIR), installation of road classification signs, joint enforcement operations, and law enforcement conducted by the authorized institutions. However, the implementation has not yet been fully effective, violations such overloaded vehicles exceeding the Maximum Axle Load (MST), the use of roads inconsistent with their designated classification, non-compliance with mandatory vehicle inspections, and traffic accidents involving salt transport trucks continue to occur. The obstacles to implementation include limited monitoring facilities and infrastructure, insufficient human resources, suboptimal inter-agency coordination, and the low level of compliance among business operators and truck drivers with the provisions of the Regional Regulation. Therefore, stronger supervision, adequate supporting facilities, improved inter-agency coordination, more consistent law enforcement, and enhanced public legal awareness are necessary to achieve the objectives of the Regional Regulation more effectively.