Hak cuti pendampingan suami pada masa persalinan istri merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja, ibu, anak, dan keluarga. Hak tersebut diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mewajibkan pengusaha membayar upah selama 2 (dua) hari, dan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 (UU KIA) yang mewajibkan suami mendampingi istri serta memberikan cuti 2 (dua) hari yang dapat ditambah paling lama 3 (tiga) hari atau sesuai dengan kesepakatan. UU Cipta Kerja tidak mengubah Pasal 93. Penelitian ini mengkaji ada tidaknya konflik norma, hubungan kedua undang-undang, dan letak persoalan perlindungan hukumnya.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer berupa UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, UU KIA, dan KUHPerdata, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif menggunakan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dan teori maternitas.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat konflik norma karena tidak ada ketentuan yang melarang apa yang diperintahkan atau dibolehkan oleh ketentuan lainnya. UU KIA sebagai lex specialis melengkapi UU Ketenagakerjaan sebagai lex generalis, sehingga ketentuan 2 (dua) hari, upah, dan sanksi tetap berlaku. Perjanjian tidak boleh menetapkan hak di bawah undang-undang. Persoalan perlindungan hukum terletak pada tambahan hari yang bergantung pada kesepakatan tanpa kepastian upah dan sanksi. Perlindungan yang nyata memerlukan penegasan hak cuti 5 (lima) hari secara pasti, disertai upah dan penegakan.


Deskripsi Lain

The right of a husband to accompaniment leave during his wife’s childbirth is legal protection for workers, mothers, children, and families. The right is regulated in Article 93 paragraph (2) letter c and paragraph (4) letter e of Law No. 13 of 2003 (the Manpower Law), which obliges employers to pay wages for 2 (two) days, and in Article 6 of Law No. 4 of 2024 (the KIA Law), which obliges the husband to accompany his wife and grants 2 (two) days of leave, extendable by up to 3 (three) days agreed. The Job Creation Law did not change Article 93. This research examines whether the two laws conflict, how they relate, and where the protection problem lies.rnThis is normative legal research with a statute approach. Primary materials are the Manpower Law, the Job Creation Law, the KIA Law, and the Civil Code; secondary materials are books and journals, gathered through library research and analyzed normatively using Satjipto Rahardjo’s legal protection theory and maternity theory.rnThe results show no conflict of norms, because no provision prohibits what the other commands permits. The KIA Law, lex specialis, complements the Manpower Law lex generalis, so the 2-day entitlement, wages, and sanctions remain in force. Agreements may not set the right below the statute. The protection problem lies in the additional days, which depend on agreement without certain wages and sanctions. Real protection requires 5 (five) days of leave stipulated with certainty, with wages and enforcement.