Penelitian ini membahas perubahan skema pembiayaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya melalui Perwali Surabaya No. 4 Th. 2026 yang diterapkan kepada penerima beasiswa beasiswa berdasarkan Perwali Surabaya No. 135 Th. 2022. Perubahan skema pembiayaan melalui Perwali tersebut menimbulkan kerugian bagi penerima beasiswa Perwali Surabaya No. 135 Th. 2022 karena harus menanggung sisa pembayaran biaya UKT, bahkan sebagian harus bekerja paruh waktu dan berutang untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perubahan skema pembiayaan beasiswa melalui Perwali Surabaya No. 4 Th. 2026 dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dan dapatkah penerima beasiswa Perwali Surabaya No. 135 Th. 2022 menuntut pemenuhan hak berdasarkan skema lama yang telah mereka dapatkan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang. Berdasarkan hasil analisis perubahan skema pembiayaan tersebut tidak dapat dikatakan wanprestasi karena terdapat jangka waktu perjanjian yang telah disepakati, karena Surat perjanjian lebih menguntungkan pihak pemberi beasiswa. Sehingga lebih tepat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan Pemkot Surabaya menyebabkan kerugian dan juga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Maka dengan ini penerima beasiswa Perwali Surabaya No. 135 Th. 2022 dapat meminta pertanggungjawaban perdata dengan melakukan upaya hukum untuk meminta ganti rugi baik secara materiil dan immateriil.


Deskripsi Lain

This study examines changes to the scholarship financing scheme implemented by the Surabaya City Government through Surabaya Mayor Regulation No. 4 of 2026, which applies to scholarship recipients previously governed by Surabaya Mayor Regulation No. 135 of 2022. These changes have caused losses to existing scholarship recipients, they are required to cover the remaining tuition fees. Some recipients have even had to work part-time and incur debts to meet their educational expenses.rnThis study aims to analyze whether the change in the scholarship financing scheme under Surabaya Mayor Regulation No. 4 of 2026 can be classified a breach of contract an unlawful act, and whether scholarship recipients under Surabaya Mayor Regulation No. 135 of 2022 can claim fulfillment of their rights under the previous financing scheme. This study employs a normative legal research method using a statutory approach.rnBased on the analysis, the changes to the financing scheme cannot be classified a breach of contract because the agreements contain a specified period of validity, and their provisions tend to favor the scholarship provider. Therefore, it is more appropriately classified an unlawful act, the actions of the Surabaya City Government have caused losses and fulfilled the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek). Accordingly, scholarship recipients previously governed by Surabaya Mayor Regulation No. 135 of 2022 may seek civil liability through legal remedies to claim compensation for both material and immaterial losses.

• Tanggung Gugat Terhadap Wanprestasi Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Surabaya Darmo
• WANPRESTASI DALAM JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK
• PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) STUDI DI BANK JATIM CABANG BANGKALAN
• PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTEK PERADILAN SAAT INI
• BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI OJEK ONLINE (GO-JEK) APABILA TERJADI WANPRESTASI