Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) keterlambatan APBD kabupaten X disebabkan karena terlambatnya penyusunan APBD yang dilakukan oleh eksekutif sehingga menyebabkan terlambatnya pengajuan APBD kepada legislatif, (2) komunikasi dan kerja sama yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD di dominasi oleh kepentingan politik. Adanya perbedaan kepentingan politik berdampak pada lamanya proses pembahasan sehingga menyebabkan terlambatnya pengesahan KUA dan PPA serta APBD, (3) APBD dijadikan sebagai suatu ajang tawar menawar kepentingan eksekutif dan legislatif untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (partai politik) yang dilakukan dengan memanfaatkan wewenang yang dimiliki kedua lembaga tersebut