Pajak merupakan konstribusi wajib pajak kepada Negara, termasuk Negara Indonesia yang memiliki 5 jenis pajak Provinsi, antara lain; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Karena pajak tersebut termasuk dalam pajak Provinsi, maka dilakukan bagi hasil antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kota (Pemkot), yang disebut dana bagi hasil. Dari 5 pajak tersebut PKB dan BBNKB selalu menempati dua besar penerimaan pajak daerah. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat PAD Pemerintah Kota, seperti Kota Surabaya, sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa timur (Jatim), serta Kota terbesar dan terpadat nomor 2 se-Indonesia. Baru-baru ini Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan baru dalam Peraturan Daerah (Perda) Jatim No. 9 tahun 2010, didalamnya terdapat kebijakan baru tentang tarif PKB yang berlaku progresif dan tarif BBNKB yang naik menjadi 15%, kebijakan ini akan diberlakukan mulai awal tahun 2011 di Kota Surabaya. Adapun dalam penelitian ini ingin mengetahui kontribusi dan prosentase dana bagi hasil dari sektor PKB dan BBNKB setelah diberlakukannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dan melakukan analisis deskriptif terhadap data-data tersebut. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan di Kota Surabaya, terdapat peningkatan penerimaan PKB, BBNKB serta dana bagi hasilnya, tarif progresif ini juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Akan tetapi tidak dapat mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang beredar, serta dana bagi hasil yang diterima Kota Surabaya kurang bisa membantu dalam perawatan jalan beraspal di Kota Surabaya.


Deskripsi Lain

A taxpayer's tax contribution to the State, including the State of Indonesia which has 5 Provincial taxes, among others; motor vehicle tax (PKB), Tax on Motor Vehicles (BBNKB), Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB), as well as the Surface Water Tax Cigarette tax. Because taxes are included in the provincial tax, so do the results between the Provincial Government with the City Government, the so-called revenue-sharing. PKB and BBNKB always occupies two large local tax revenue. This can be proven by looking at the revenue the City, such as the city of Surabaya, the provincial capital of East Java, as well as the largest and most populous city number 2 in Indonesia. Recent East Java provincial government has issued a new policy in Local Regulation (Perda) East Java number 9 in 2010, in which there is a new policy of progressive rates applicable PKB and BBNKB rates that rose to 15%, this policy will be effective from the beginning of 2011 in the city of Surabaya. As in this study wanted to determine the contribution and the percentage of revenues from PKB and BBNKB after the enactment of the policy. This study uses secondary data, and perform descriptive analysis of these data. Since the policy is enforced in the city of Surabaya, there is an increasing acceptance of PKB, BBNKB as well as funds for the results, the progressive rates also contributed to a high enough. But it can not control the number of vehicles in circulation, as well as revenue sharing funds received by the city of Surabaya is less able to assist in the care of a paved road in the city of Surabaya.

• ANALISIS DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BEROTOR DI PEMPROV JATIM WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA