ABSTRAK Keberadaan perusahaan pengiriman tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai pelaksanaan pengiriman tenaga kerja di dalam dan di luar negeri untuk mencapai peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja sebelum menempatkan tenaga kerja mempunyai kewajiban menyiapkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berkualitas. Untuk itu bagi tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan di berikan pelatihan, uji keterampilan dan orientasi pra pemberangkatan yang dilaksanaan oleh balai latihan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pra penempatan terhadap TKI di Kabupaten Bangkalan dan Bagaimanakah perlindungan hukum pemerintah terhadap TKI pada pra penempatan di kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan Pra penempatan di Kabupaten Bangkalan berjalan sesuai dengan Undang-Undang No.39 tahun 2004 tetapi dalam pelaksanaanya masih ada yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu : minimnya pemahaman prosedur bekerja ke luar negeri, ketidaktahuan prosedur bekerja ke luar negeri, dokumen Calon TKI belum tertib, daya tarik yang menjanjikan di negeri orang, maraknya Calo/sponsor tenaga kerja, minimnya tingkat kualitas sumber daya manusia dalam tingkat pendidikan. Perlindungan Pra penempatan yang dilaksanakan oleh DISOSNAKERTRANS telah melaksanakan perlindungan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans yaitu meliputi : Sosialisasi dan penyuluhan terhadap semua informasi terkait, Mengumumkan daftar PPTKIS yang bermasalah, Kerjasama Antar Instanti Pemerintah, Swasta, Lembaga Terkait, Pemberian penjelasan isi perjanjian kerja pada calon TKI, dan pemenuhan prosedur pra penempatan oleh calon TKI. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Pra Penempatan.


Deskripsi Lain

ABSTRACT The existence of Indonesian labor private company (PPTKIS) as the implementation of labor delivery within inside and outside the country to achieve an increase in labor welfare. The implementation of labor delivery before placing workers have an obligation to prepare Indonesian workers (TKI) quality. For that to workers who do not have the skills at provide training, skills testing and pre-departure orientation that is implemented by the training center. Therefore, this study was conducted to determine the placement of How the implementation of policies against migrant workers in Bangkalan and How government legal protection of migrant workers in the pre-placement in Bangkalan district. This study uses a sociological or empirical research using empirical approach. The result of this study concludes Pre placement in Bangkalan run in accordance with Act 39 of 2004, but the implementation is still in violation of the law. This is due to several factors: lack of understanding of the procedure to work abroad, ignorance of the procedure to work overseas, the document has not been orderly Prospective migrant workers, whose appeal in the land of promise, the rampant pander / sponsor workforce, the low level of quality of human resources in level of education. Pre-placement of protection held by Dinsosnakertrans has implemented protection from pre-placement, placement and full time placement. Efforts are made Dinsosnakertrans which include: Dissemination and outreach to all relevant information, Announces PPTKIS troubled list, Cooperation among Instanti Government, Private, Related Institutions, Giving explanation on the contents of agreements prospective migrants, and the fulfillment of pre-placement procedures by prospective migrants. Keywords: Protection of Law, Indonesian’s Labor, Pre-Placement.

• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN