ABSTRAK Dalam peraturan Bupati pasal 50 nomor 2 tahun 2011 di sebutkan, bahwa pemasangan reklame dapat di bongkar apabila: Tidak memiliki izin, Masa berlaku nya habis, Reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga menggangu keselamatan dan mengurangi keindahan. Melanggar norma agama, norma kesusilaan. Akan tetapi masih banyak Pelanggaran terkait izin reklame yang dilakukan oleh oleh subyek hukum di Kabupaten Sampang, sehingga pemerintah daerah khususnya dinas pelayanan perijinan dan penanaman modal Kabupaten Sampang beserta instansi terkait harus lebih aktif demi terjaminnya keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Hal ini menjadi menarik untuk di teliti terkain penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di kabupaten sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Adapun pebdekatan masalah yang di gunakan dalam penelian ini adalah statute approach yang di gabungkan dengan case approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame yang terjadi di kabupaten Sampang tidak berjalan secara efektif, tidak efektifnya penegakan hukum tersebut disebabkan tidak berjalannya system pengawasan terhadap izin pemasangan reklame. Pengawasan adalah merupakan instrumin yuridis administrative yang berfungsi untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan akan terjadinya pelangaran hukum dibidang pemasangan reklame, penegakan hukum ini di maksudkan agar tercapai ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam perizinan reklame. Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta keindahan kota khusus nya kota sampang, meski dalam penegakan tersebut tidak mudah dan banyak kendala yang harus di hadapi oleh dinas perizinan & penanaman modal Kabupaten Sampang beserta dinas-dinas terkait. Kata kunci: Penegakan Hukum


Deskripsi Lain

ABSTRACT In Regents regulations article 50 number 2 in 2011 in mention, that the installation of billboards can be dismantled if: It does not have a license, its validity period runs out, the billboards have been installed in a damaged condition so that disturb the safety and reduce the beauty. Violate religious norms, the norms of decency. However, there are many related violations committed by permit billboards by law subject in Sampang regency, so local governments in particular licensing service offices and Sampang investment and its related agencies should be active for the sake of ensuring the security and safety of road users. It becomes interesting to be investigated terkain enforcement against violations lacquer installation of billboards in the district. The research method used is Normative. The pebdekatan problems used in this study presented approach is a statute which in combination with the case approach. These results indicate that the enforcement against violations that occurred in the district billboards Sampang not run effectively, ineffective law enforcement due to the ineffectiveness of the regulatory system to permit installation of billboards. Instrumin judicial oversight is an administrative function to prevent things related to the occurrence of violations of law in the field of installation of billboards, enforcement of this law in order to achieve the intended order and compliance with regulations in permitting billboards. In addition to coaching, regulation, control and supervision as well as law enforcement and the negative impact of licensing in order to protect the public interest and preserving the environment and the beauty of its special lacquer city, though the enforcement is not easy and a lot of obstacles that must be faced by service licensing and investment Sampang and its related agencies. Key words: Law Enforcement

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN SAMPANG
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SEKITAR HUTAN(Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun)
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN BATU KAPUR DI DESA JADDIH TIMUR KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA BERLAKUNYA UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK
• IMPLEMENTASI PROGRAM PERPOLISIAN MASYARAKAT (COMMUNITY POLICING) DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI DESA AROSBAYA KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN