Anda belum Log-in!
Silahkan Log in

Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Sabtu , 26 October 2024

Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

TRUNOJOYO » Tugas Akhir & Skripsi » Ilmu Hukum
di-posting oleh 090111100058 pada 2013-09-04 13:20:42  •  530 klik

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SEKITAR HUTAN(Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun)
LAW ENFORCEMENT CRIME AGAINST ILLEGAL LOGGING IN THE FOREST COMMUNITY AROUND BY FOREST(Case Study in Madiun Forest Management Unit)

disusun oleh RELIAN PUSPITASARI S


SubyekPenegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan secara Liar
Kata KunciPenegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan secara Liar

[ Anotasi Abstrak ]

Penegakan hukum ialah suatu proses perbuatan menegakkan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan. Diketahui penegakan hukum bagi para pelaku penebangan hutan secara liar di Kabupaten Madiun ternyata tidak semudah seperti yang diharapkan, karena banyak sekali kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah luasnya wilayah tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum yang tugasnya mengawasi hutan di wilayah areal Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun serta penebangan hutan yang dilakukan oleh para pelaku bisa kapan saja terjadi sementara itu para aparat hutan tidak mungkin secara terus menerus mengawasi hutan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan empiris dengan menitikberatkan pada penegakan hukum pada penebangan hutan secara liar serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Kata Kunci : Penegakan Hukum terhadap Penebangan Hutan Secara Liar.


Deskripsi Lain

Law enforcement is a process of enforcing actions to realize the desires of law which is the realization of the Law No. 41 Year 1999 jo. Law Number 19 Year 2004 on forestry. Known to law enforcement for perpetrators of illegal logging in Madison County was not as easy as expected, because a lot of constraints experienced by law enforcement officers, one of which is the extent of the region is not proportional to the number of law enforcement officers whose duties overseeing forests in the area forest Management Region (KPH) Madiun and logging performed by actors can happen at any time while the forest officials could not continuously supervise the forest. In this paper the authors use an empirical approach with an emphasis on law enforcement on illegal logging as well as obstacles to enforcement. Keywords: Law Enforcement on Illegal Logging.

Kontributor: DR. WARTININGSIH, S.H., M.HUM. ; AHMAD AGUS RAMDLANY, S.H., M.H.
Tanggal tercipta: 0000-00-00
Jenis(Tipe): Text
Bentuk(Format): pdf
Bahasa: Indonesia
Pengenal(Identifier): TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004
No Koleksi: 090111100058
No Klasifikasi: 081232239800


 Download File Penyerta (khusus anggota terdaftar)

 File PDF  1. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004-ABSTRAK dan ABSTRACT.pdf - 8 KB
 File PDF  2. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004-halaman awal.pdf - 215 KB
 File PDF  3. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004-bab I.pdf - 96 KB
 File PDF  4. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004-BAB II.pdf - 162 KB
 File PDF  5. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004-BAB III.pdf - 143 KB
 File PDF  6. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004-BAB IV.pdf - 9 KB
 File PDF  7. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 76 KB
 File PDF  8. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-5004-LAMPIRAN.pdf - 228 KB


 Dokumen sejenis...

     Tidak ada !

 Dokumen yang bertautan...





 Kembali ke Daftar