Masalah korupsi seakan-akan telah menjadi penyakit yang sangat kronis dan menjadi permasalahan yang turun-temurun. Indonesia yang termasuk Negara berkembang, masalah korupsi seakan-akan telah identik dengan keberadaannya, bahkan saat ini telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Korupsi dalam kenyataannya merupakan extraordinary crime, sehingga diperlukan extraordinary treatment untuk memberantasnya. Perdebatan dalam pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah whistleblower sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehadiran whistleblower sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengingat betapa sulitnya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Sampai saat ini perlindungan dalam bentuk penghargaan terhadap seorang whistleblower di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang whistleblower. Pengaturan perlindungan terhadap seorang whistleblower di Indonesia hanya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator). Karena itu, untuk memecahkan permasahan yang terjadi, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap sistematika hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun pendekatan penelitian untuk memecahkan permasalahan ini yaitu pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Hal ini dilakukan agar terdapat kejelasan bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap whistleblower agar nantinya banyak whistleblower yang keluar dari persembunyian untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.


Deskripsi Lain

The problem of corruption as if it has become a very chronic disease and a hereditary problem. Indonesia, including developing countries, the problem of corruption as if it has been synonymous with its existence, even when it has reached a point that is very alarming. Corruption in fact an extraordinary crime, requiring extraordinary treatment to eradicate it. Debate in fighting corruption, lately often heard the term whistleblower as one approaches the process of eradication of corruption. Whistleblower presence is needed in efforts to eradicate corruption in Indonesia given how difficult law enforcement agencies in combating corruption. Until recently in the form of protection against a whistleblower award in Indonesia has not been any legislation that specifically regulates whistleblower. Setting against a whistleblower protection in Indonesia is only guided by the Law No. 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, and SEMA No. 4 of 2011 on Treatment For Crime Reporting (whistleblower) and Actors Cooperating Witness (justice collaborator). Therefore, to solve permasahan happens, the research method used is the method of normative research is a systematic study of the law, which can be done on certain legislation. The research approach to solving this problem is the approach law, comparative law and conceptual approaches. This is done so that there is clarity of form and appreciation of whistleblower protection so that the many whistleblowers who came out of hiding to help law enforcement in criminal cases especially revealing corruption.

• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI