Produk elektronik adalah suatu benda bergerak yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha elektronik berupa Peralatan atau alat yang bekerja berdasarkan kerja elektronika. Produk elektronik selalu update atau bervariasi baik dari segi bentuk maupun kecanggihannya, contohnya adalah televisi, radio, handphone, perekam kaset, perekam compact disc, kamera digital, kamera video dan lain-lain. Jenis-jenis produk elektronik tersebut merupakan barang yang sering digunakan dan telah menjadi kebutuhan setiap manusia karena banyak membantu pekerjaan manusia di kehidupan sehari-hari baik dalam efesiensi waktu maupun tenaga sehingga produk elektronik sangat diminati oleh manusia. Banyak beredar produk elektronik yang tidak memiliki panduan Bahasa Indonesia baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 8 Ayat 1 huruf (j) UUPK, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui apakah pelaku usaha yang menjual produk elektronik memiliki kewajiban untuk mencantumkan panduan bahasa Indonesia serta siapakah yang dapat digugat oleh konsumen yang mengalami kerugian atas produk elektronik yang tidak memiliki panduan bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk elektronik termasuk barang yang wajib untuk mencantumkan buku panduan bahasa Indonesia dan jika produk elektronik tersebut di produksi dalam negeri maka produsen yang membuat produk elektronik harus bertanggung jawab sedangkan jika produk elektronik tersebut berasal dari luar negeri maka yang bertanggung jawab adalah importir sebagai pihak yang memasukkan produk elektronik tersebut ke wilayah Indonesia


Deskripsi Lain

Electronic product is an object moving through a process of production generated by employers in the form of electronic equipment or tools that work based on the work of electronics. Electronic products always update or vary both in terms of form and sophistication, examples are television, radio, mobile, cassette recorders, compact disc recorders, digital cameras, video cameras and more. Types of electronic products are items that are commonly used and have become a necessity of every human because human work helps a lot in daily life in both the efficient use of time and energy so that electronic products are in great demand by humans. Many outstanding electronics products that do not have Indonesian Language Guide both domestic products and foreign products. This obviously had violated article 8 paragraph 1 subparagraph (j) UUPK, regulation of the Minister of trade of the Republic of Indonesia number 19/M-DAG/PER/5/2009 concerning the registration of usage instructions (Manual)Warranty/Warranty Card and Sales in the Indonesian Language For Telematics and Electronics Products as well as regulation of the Minister of trade of the Republic of Indonesia number 22/M-DAG/PER/5/2010 regarding the obligation of inclusion of the labels on the goods. The goal of researchers is to find out whether the businessmen who sell electronic products have an obligation to include Indonesia as well as language guides who can be sued by consumers who suffered losses on electronic products that have no guide Indonesia language. The method used is the juridical normative. As for the approach used is approach regulations (statute approach). The results of this research show that electronics products including goods which are required to list the language Indonesia Handbook and if such electronic products in the domestic production manufacturer that makes electronic products should take responsibility and if the electronic products coming from outside

• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI PANDUAN BAHASA INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA ATAS HAK POKOKNYA BERDASARKAN DRAFT KONTRAK LPIS